Pimpin Sumenep 10 Tahun: Busyro Wariskan Masalah Pelik Di Pemdes

- Advertisement -

PILIHANRAKYAT.ID, Sumenep-Pemerintah Sumenep selama dua periode; Busyro-Sungkono dan Busyro-Fauzi, meninggalkan masalah pelik di pemerintahan desa.

Sepuluh tahun pemerintah desa melalui RT RW-nya masing-masing tidak melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan. Dasarnya, kampanye politik Busyro-Sungkono saat maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Sumenep. Mereka berjanji, jika mereka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, akan menggratiskan, atau setidaknya tidak akan melakukan penagihan pajak tanah dan bangunan atas warga Sumenep.

Pada periode kedua, saat Busyro-Fauzi maju, kampanye politik di balik kata “lanjutkan”, memperteguh sikap aparatur desa untuk tidak melakukan penagihan pajak tanah dan bangunan. Di antara mereka, umumnya berkesimpulan, bahwa pajak bumi dan bangunan tetap gratis sebagaimana periode pertama.

Dua periode, atau setidaknya 10th berlangsung, aparatur desa, umumnya tidak menagih pajak bumi dan bangunan karena dasarnya adalah kampanye politik Busyro itu.

Dulu, saat ramai soal gratisnya pajak bumi dan bangunan ini, pemerintah daerah tidak memiliki narasi hukum yang memadai guna menangkal soal kritis yang dilontarkan aktivis. Mereka malah terkesan saling lempar tanggung jawab antara pejabat satu dan/atau instansi satu dan lainnya.

Baca juga  Indonesia Prakarsai Resolusi Ekonomi Kreatif

Soal pajak kemudian semakin absurd tatkala institusi yang mestinya proaktif melakukan penagihan pajak dan aparatur RT-RW yang biasa datang ke rumah-rumah untuk melakukan penagihan, selama dua periode kepemimpinan Busro, tak ada yang datang menagih. Intinya, mereka pada umumnya berkesimpulan jika pajak bumi dan bangunan di bawah kepemimpinan Busyro, gratis.

Baca juga  Nikita Mirzani Mengamuk, Akhirnya Polisi Minta Maaf

Kini, setelah kepemimpinan Busyro berlalu, aparatur RT-RW datang untuk menagih pajak bumi dan bangunan sebagaimana mestinya. Sialnya, mereka datang tidak untuk tagihan tahun ini, tapi 8th sebelumnya di bawah pemerintahan Busyro, juga ditagih. Kata mereka, Busyro hanya menggratiskan pajak selama 2th. 8th berikutnya tidak gratis. Tapi saat dicecar mengapa mereka tidak melakukan penagihan, setidaknya selama 8th di bawah pemerintahan Busyro, mereka kemudian bercerita mengenai kampanye politik Busyro itu.

Baca juga  Indonesia Membahas Perdamain Di PBB

Okelah secara hukum pajak itu wajib. Tidak mengenal kata “Gratis”. Atau setidaknya pemerintah daerah tidak memiliki landasan hukum untuk menggratiskan pajak. Cuma, mestinya mereka menemukan formulasi lain untuk benar-benar tidak melakukan penagihan.

Ketika pemerintah daerah menagih 10th kemudian atas pajak yang mestinya ditagih setiap tahun sekali, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Busyro, buruk. Selain itu, kampanye populis yang maksud utamanya agar dipilih sebagai pemimpin daerah tidak benar-benar diimbangi dengan persiapan yang matang.

Kampanye politik nan populis itu menyisakan perih di hati rakyat. Setidaknya rasa perih itu diukur dari pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sekaligus selama 8th oleh rakyat.

Harapan saya untuk pemerintah daerah saat ini di bawah Fauzi-Eva agar kebijakan dalam memerintah benar-benar dipertimbangkan dan diperhitungkan secara cermat. Supaya tidak mengakibatkan “dosa sosial” sebagaimana kebijakan kepemimpinan Busyro yang jelas tidak bijaksana.

Marlaf Sucipto

- Advertisement -
- Advertisment -

Berita Utama

Dapat Kuota Sedikit, Ketua F. PPP Kebumen Segera Komunikasi Dengan DPR RI

PILIHANRAKYAT.ID, Kebumen- Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)kembali dibuka untuk formasi guru honorer kategori agama. Berbeda...

Kunjungan Ke Yogyakarta, Airlangga Bertemu Buya Syafii

PILIHANRAKYAT.ID, Yogyakarta-Buya Syafii Ma'arif menerima kunjungan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dikediamannya, Nogotirto, Gamping, Sleman. Dalam pertemuan itu,...

Djarot Syaiful Hidayat, Pemprov DKI Kurang Matang

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menyayangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak melakukan perencanaan...

Baca Juga

JAPFA Gencarkan Pariwisata Danau Toba di Pameran Food & Hotel Indonesia 2019

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Meriahkan festival makanan minuman bertaraf internasional, JAPFA sebagai perusahaan penyedia protein hewani hadir di pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) 2019...

Usai Musibah, Kota Palu Jadi Sasaran Revitalisasi Sentra IKM

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan...

Kereta Api Pangandaran Diluncurkan untuk Mendukung Pariwisata

PILIHANRAKYAT.ID, BANJAR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum serta Direktur Utama KAI Edi Sukmoro meluncurkan PT KAI rute Kereta Pangandaran, relasi Banjar...

20 Besar Seyembara Buku Puisi HPI 2018

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta - Ketua Yayasan Hari Puisi (YHP) Maman S. Mahayana mewakili Dewan Juri yang lain hadir pada bincang-bincang Hari Puisi yakni Abdul Hadi...