PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Seperti yang kita sudah ketahui bahwa, kasus permasalahan PT Asuransi Jiwasraya merupakan dalang perpecahan anatara Mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi.
Hal itu dikatakan oleh PPP yang meminta permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak dijadikan adu domba pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Hal itu menanggapi pernyataan SBY yang mempersilakan jika masalah Jiwasraya ditarik ke masa lalu. “PPP meminta semua pihak agar tidak menjadikan persoalan Asuransi Jiwasraya sebagai bahan adu domba antara pemerintahan SBY dan pemerintahan saat ini,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (27/12/2019).
Menurut Arsul, langkah tepat untuk memahami masalah Jiwasraya adalah dengan melakukan audit investigatif atas semua proses bisnis serta transaksi dan keadaan keuangannya selama 10 tahun terakhir. Arsul juga meminta OJK dilibatkan dalam audit investigatif itu.
“OJK perlu mengambil inisiatif ini dengan melibatkan BPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan melakukan audit dan perhitungan kerugian negara. Dari audit investigatif inilah diharapkan akan ditemukan fakta sejak kapan Jiwasraya bermasalah dan mengapa masalah tersebut menjadi terakumulasi semakin membesar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arsul menyebut PPP mendukung dibentuknya pansus Jiwasraya. Asal, menurutnya, pansus bekerja proporsional dalam mencari akar masalah asuransi tersebut.
“Pansus adalah salah satu instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Oleh karena itu sepanjang wacana Pansus Jiwasraya ini proporsional dalam rangka mencari akar masalahnya, maka PPP tidak alergi terhadap wacana pembentukan pansus ini,” ucap Arsul.
Dihubungi terpisah, Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta masalah Jiwasraya tak disikapi dengan bawa perasaan (baper). Menurut Awiek, ada gejala persoalan Jiwasraya pada 10 tahun lalu yang semuanya adalah ulah direksi BUMN tersebut.
“Risiko tinggi nggak dipikirkan sehingga terkena saham gorengan. Dan itu semua ulah direksi Jiwasraya, bukan ulah Presiden. Jadinya ndak perlu baper dan jangan pula ibarat menggaruk pada bagian yang tidak gatal,” ujar Awiek.
(Rifa’i/PR.ID)
