PILIHANRAKYAT.ID, Samarinda-Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Chairul Anwar, menilai insiden berulang kapal yang menabrak Jembatan Mahakam I menunjukkan lemahnya tata kelola lalu lintas di Sungai Mahakam. Menurut dia, peristiwa tersebut tidak semata-mata kecelakaan transportasi, melainkan mencerminkan masalah pengawasan yang belum tertangani secara serius.
“Kalau dulu jembatan ditabrak itu jarang sekali, tapi sekarang semakin sering. Lalu lintasnya makin padat, tapi pengawasannya tidak ikut diperkuat,” kata Chairul, Rabu, 11 Maret 2026.
Ia menilai penanganan selama ini cenderung fokus pada kerusakan fisik jembatan dan urusan ganti rugi. Padahal, menurut dia, dampak ekonomi yang timbul jauh lebih besar dan sering kali luput dari perhitungan.
Chairul mencontohkan, ketika jembatan harus ditutup akibat insiden, antrean kendaraan logistik bisa mengular panjang. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan distribusi barang, aktivitas pekerja, hingga meningkatnya biaya transportasi.
“Kerugian satu hari saja sudah besar, apalagi jika penutupan berlangsung berhari-hari. Namun dampak ekonomi seperti ini tidak pernah masuk dalam perhitungan ganti rugi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan manfaat dari aktivitas pengangkutan batu bara di Sungai Mahakam. Menurut dia, setelah batu bara dipindahkan ke tongkang di sungai, manfaat ekonomi bagi daerah menjadi sangat kecil, sementara risiko lingkungan dan keselamatan justru ditanggung masyarakat di Kalimantan Timur.
Risiko tersebut, kata Chairul, meliputi kecelakaan kapal, potensi pencemaran minyak, hingga kerusakan infrastruktur seperti jembatan. Sementara itu, kewenangan pengaturan pelayaran di sungai berada di tangan pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta Balai Wilayah Sungai.
Menurut Chairul, sudah saatnya pemerintah daerah dilibatkan lebih aktif dalam pengelolaan Sungai Mahakam agar pengawasan lebih efektif dan potensi ekonomi daerah dapat dioptimalkan.
“Sudah saatnya pemerintah pusat menurunkan ego sektoralnya. Kalau daerah ikut mengelola, kita bisa merancang sistem pengawasan yang lebih baik, sekaligus membuka peluang pendapatan daerah,” katanya.
Ia menegaskan persoalan utama bukan sekadar kerusakan jembatan akibat tabrakan kapal. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan pengelolaan Sungai Mahakam memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
“Yang lebih besar adalah bagaimana pengelolaan Sungai Mahakam berdampak pada kehidupan rakyat Kalimantan Timur. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menanggung kerugiannya,” ujar Chairul.
