PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Kamis, 2 April 2026. Forum ini menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) itu dihadiri Bupati Probolinggo Mohammad Haris, Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekitar 300 peserta dari berbagai unsur turut ambil bagian, mulai dari perangkat daerah, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Bupati Haris menyoroti sejumlah tantangan yang masih membayangi pembangunan daerah. Ia menyebut tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta rentetan bencana alam sebagai faktor utama yang menghambat laju pertumbuhan.
“Kondisi kita masih banyak indikator merah, termasuk kemiskinan yang berada di peringkat keempat. Di saat ingin tumbuh, kita justru dihadapkan pada bencana yang luar biasa,” ujar Haris.
Ia menjelaskan dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul sektor pertanian. Sedikitnya 28 jembatan dilaporkan hilang, ratusan rumah warga terdampak, serta lahan pertanian terancam akibat kerusakan bendungan.
Meski demikian, Haris menyebut terdapat sejumlah indikator yang mulai menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dan pemerintah daerah meraih puluhan penghargaan di berbagai tingkatan.
Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan. Ia menyebut terdapat 831 usulan hasil reses, dengan mayoritas berkaitan dengan infrastruktur jalan dan irigasi.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah serta masih banyaknya rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian legislatif. DPRD, kata Oka, terus melakukan penyesuaian agar penyusunan pokok pikiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Juwono Prasetijo Utomo menyebut Musrenbang menjadi instrumen penting dalam menyerap aspirasi masyarakat. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih partisipatif, transparan, dan tepat sasaran.
Melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, dokumen RKPD 2027 diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo.
