PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyelaraskan langkah pencegahan korupsi dalam pertemuan Semester II yang digelar di Kantor Kementerian PANRB, Selasa, 24 Februari 2026.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan sinergi antar-kementerian dan lembaga menjadi kunci efektivitas implementasi Stranas PK. Menurut dia, pencegahan korupsi tidak bisa dijalankan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang terukur dan berkelanjutan.
“Penyelarasan ini penting agar setiap program dan kebijakan yang dijalankan kementerian/lembaga sejalan dengan fokus aksi Stranas PK, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi,” kata Rini saat membuka pertemuan tersebut.
Pertemuan itu membahas persiapan laporan pelaksanaan Stranas PK serta evaluasi capaian aksi pencegahan korupsi pada periode sebelumnya. Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi layanan publik, serta optimalisasi pengawasan internal.
Tim Nasional Stranas PK menekankan pentingnya integrasi data dan sistem pengawasan berbasis digital untuk meminimalkan celah praktik koruptif. Evaluasi berkala, menurut tim, diperlukan agar indikator kinerja pencegahan korupsi dapat terukur secara objektif.
Rini menambahkan, reformasi birokrasi harus berjalan seiring dengan agenda pencegahan korupsi. Ia meminta seluruh unit kerja di lingkungan PANRB memperkuat komitmen integritas dan memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kementerian PANRB berharap hasil penyelarasan ini dapat mempercepat tercapainya target Stranas PK serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi pemerintah.
