PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan normalisasi sungai di Dusun Krajan RT 1 dan RT 2, Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kamis, 5 Maret 2026. Langkah ini dilakukan setelah banjir yang terjadi pada Selasa malam merendam sekitar 125 rumah warga.
Normalisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi untuk mencegah banjir serupa terulang. Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Arif Hidayat bersama unsur pemerintah daerah.
Sebelumnya, banjir dipicu oleh curah hujan tinggi yang menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air. Kondisi diperparah oleh sudetan di ujung selatan Dusun Krajan yang tidak berfungsi optimal karena dangkal, sehingga aliran air tersendat dan meluap ke permukiman warga.
Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari daerah pemilihan IV Fraksi PDI Perjuangan, Dayat, mengatakan penanganan banjir pada Selasa malam melibatkan sejumlah pihak, termasuk Koramil, Pemerintah Kecamatan Leces, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sejak pukul 19.45 WIB, Dayat bersama unsur Koramil, Camat Leces, dan tim BPBD telah berada di lokasi untuk melakukan asesmen awal terhadap warga terdampak.
Data sementara menunjukkan sekitar 125 kepala keluarga terdampak banjir. Di RT 1, sekitar separuh jumlah rumah warga mengalami genangan paling tinggi dengan ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa. Sementara di RT 2, air juga masuk ke rumah warga meski dengan ketinggian lebih rendah.
Pada pukul 20.48 WIB, proses penyedotan air dilakukan menggunakan lima mesin pompa milik warga, BPBD, dan Koramil. Air mulai berangsur surut sekitar pukul 23.20 WIB sehingga warga dapat kembali menempati rumah mereka.
Dayat mengatakan penanganan banjir tidak boleh berhenti pada kondisi darurat. Menurut dia, evaluasi terhadap fungsi sungai dan sudetan perlu dilakukan agar solusi yang diambil bersifat jangka panjang.
“Kita akan evaluasi fungsi sungai dan sudetan yang dangkal, termasuk kebutuhan normalisasi dan pengerukan sedimentasi. Mitigasi harus berbasis data agar tidak setiap musim hujan kita hanya sibuk saat air sudah masuk rumah warga,” kata Dayat.
Ia menilai sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan BPBD menjadi kunci dalam penanganan bencana, baik saat tanggap darurat maupun dalam perencanaan jangka panjang. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dan melindungi keselamatan warga di wilayah tersebut.
