PILIHANRAKYAT.ID Jakarta — Sejumlah aktivis muda, pakar, akademisi, dan tokoh pergerakan dari berbagai daerah berkumpul dalam Rembuk Warga Nasional bertajuk “Harapan, Kenyataan, dan Ancaman: Evaluasi Pemerintahan Prabowo–Gibran dalam Setahun” yang digelar di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Sabtu (19/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Aliansi Pemuda Rakyat dan Petani Muda Menggugat, serta diselenggarakan bersama Ruang Damai dan Perhimpunan Tani Muda Indonesia (PTMI) ini menjadi ruang reflektif dan evaluatif atas capaian pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun kepemimpinan nasional.
Direktur Eksekutif Ruang Damai, Zainal, dalam sambutannya menilai bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil meletakkan pondasi yang kokoh di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pangan, pendidikan hingga pertahanan nasional.
“Ada banyak capaian, namun tantangan tetap menanti di setiap sektor. Pemerintah telah meletakkan dasar yang penting bagi arah pembangunan jangka panjang,” ujar Zainal.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah menunjukkan keberhasilan dalam menjaga stabilitas nasional, termasuk pada aspek keamanan. Berdasarkan laporan lembaga internasional, Indeks Terorisme Indonesia menunjukkan tren membaik, menandakan aparat keamanan mampu menjaga stabilitas nasional secara efektif.
Sementara itu, Ketua Umum PTMI, Muhammad Risal, menilai kebijakan pangan ini sebagai langkah strategis menuju kedaulatan pangan nasional.
“Swasembada pangan hanya bisa tercapai bila keberlanjutan lahan pertanian dijaga. LP2B harus menjadi prioritas agar lahan produktif tidak dikonversi,” tegasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah data positif terkait pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025. Ridal menyebut tercatat sebesar 5,12%, tertinggi di antara negara-negara anggota G20.
Pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan di sektor ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 83 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Produksi beras nasional hingga Agustus 2025 mencapai 21,76 juta ton, dengan cadangan beras nasional sekitar 4 juta ton.
Arah Pembangunan: Asta Cita dan Reformasi Birokrasi
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Rumadi Ahmad menilai arah pembangunan pemerintahan Prabowo–Gibran terangkum dalam Asta Cita, delapan fokus utama pembangunan nasional.
Ia menyebut tahun pertama ini sebagai masa peletakan fondasi, bukan masa pencapaian akhir. Program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih dinilai tepat arah, meskipun implementasinya masih perlu perbaikan di aspek transparansi dan efektivitas.
Rumadi juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia serta mendorong efisiensi birokrasi lintas kementerian.
“Fondasi pemerintahan telah terbentuk dengan baik. Tantangan terbesarnya adalah memastikan birokrasi mampu men-deliver visi presiden secara efektif,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi sosial, Sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida menekankan bahwa refleksi setahun pemerintahan ini harus bersifat formatif, bukan sumatif. Menurutnya, evaluasi ini lebih tepat disebut monitoring, yaitu menilai proses dan output kebijakan, bukan hasil akhir.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus menempatkan well-being atau kesejahteraan menyeluruh sebagai tujuan utama—yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan mental, solidaritas sosial, hingga lingkungan hidup.
“Kritik publik harus diiringi rekomendasi konstruktif. Pembangunan sosial harus lintas sektor, agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Begitupun dengan pakar Kajian Timur Tengah dan Pengamat Terorisme Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah mengingatkan bahwa ancaman ideologi ekstrem di ruang digital kini meningkat pesat.
Ia mencatat bahwa Indonesia menempati posisi ke-45 dalam World Terrorism Index, naik dari posisi ke-54 tahun sebelumnya. Meskipun ancaman fisik menurun, penyebaran ideologi ekstrem melalui media sosial dan game online justru meningkat, termasuk kasus rekrutmen anak di bawah umur.
“Zero terror attack bukan berarti aman. Tantangan kita hari ini adalah menjaga anak muda agar tidak kehilangan arah di ruang digital,” ujarnya.
Selain itu, kepuasan publik masih tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an memaparkan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di kisaran 80–83%, stabil sejak awal masa pemerintahan.
Pertumbuhan ekonomi yang positif dan komunikasi publik yang baik disebut sebagai faktor utama. Istilah “Burbaya Effect”, merujuk pada gebrakan Menko Perekonomian, dinilai menjadi faktor penting meningkatnya optimisme publik terhadap ekonomi nasional.
Secara politik, Ali menyebut dukungan parlemen terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 81%, tertinggi sejak era reformasi.
“Approval rating boleh tinggi, tapi pemerintah harus terus menjaga kepercayaan publik dengan komunikasi yang cerdas dan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tandasnya.
