PILIHANRAKYAT.ID, D.I. Yogyakarta – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Cabang PMII Daerah Istimewa Yogyakarta menilai kondisi Indonesia saat ini berada pada titik rawan, baik dari segi demokrasi, sosial-ekonomi, maupun keadilan gender. Menurut mereka, kepentingan elite politik semakin menjauh dari cita-cita kerakyatan, sementara rakyat, khususnya perempuan, menjadi kelompok yang paling terdampak.
Dalam pernyataan resminya pada Senin (1/9/2025), KOPRI PMII DIY menyoroti berbagai persoalan nasional. Di tengah ketidakpastian politik, rakyat dihadapkan pada lonjakan harga kebutuhan pokok, daya beli yang melemah, dan lapangan kerja yang semakin sempit. Pada saat yang sama, ruang demokrasi dinilai kian menyempit akibat represifitas aparat dan kebijakan negara yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan elite.
“Situasi ini melahirkan keresahan luas, terutama di kalangan mahasiswa, buruh, dan masyarakat kecil,” tulis KOPRI PMII DIY dalam rilisnya.
Sebagai pusat pendidikan, Yogyakarta menjadi saksi nyata kegelisahan tersebut. Biaya hidup mahasiswa yang terus meningkat dan ancaman kriminalisasi terhadap ruang kritis akademik menjadi perhatian serius. Aksi mahasiswa yang marak belakangan ini menunjukkan bahwa Yogyakarta tidak tinggal diam.
“Dalam situasi seperti ini, perempuan mahasiswa menanggung beban berlapis—dari ekonomi, diskriminasi, hingga ancaman kekerasan—sehingga suara mereka harus ditempatkan sebagai garda depan dalam mengawal demokrasi,” tegas organisasi tersebut.
Menanggapi krisis yang terjadi, Ketua KOPRI PC PMII DIY, Safira Ahda Fadlina, S.Sos., mengeluarkan sepuluh poin pernyataan sikap dan tuntutan:
- Komitmen Aksi Damai & Aman: Menjamin setiap gerakan berlandaskan prinsip nirkekerasan dan menolak segala bentuk tindakan represif terhadap rakyat, khususnya kader perempuan.
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran: Mendesak DPR membuka dialog substantif, menolak mantan koruptor menjadi anggota dewan, dan menghapus fasilitas istimewa yang membebani rakyat.
- Reformasi Partai Politik & Pengawasan Eksekutif: Menuntut transparansi laporan keuangan partai politik dan memastikan fungsi oposisi di DPR berjalan efektif.
- Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil: Mendesak pembatalan kenaikan pajak yang memberatkan dan menyusun sistem perpajakan baru yang berkeadilan.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor: Mendorong pengesahan segera UU Perampasan Aset sebagai bukti komitmen serius pemberantasan korupsi.
- Reformasi Kepolisian agar Profesional & Humanis: Menuntut revisi UU Kepolisian dan memastikan transformasi kinerja Polri dalam 12 bulan ke depan.
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian: Mendesak pencabutan mandat TNI di proyek sipil dan mengembalikan fungsinya pada pertahanan murni.
- Perkuat Komnas HAM & Lembaga Pengawas Independen: Menyerukan revisi UU Komnas HAM untuk memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi.
- Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi & Ketenagakerjaan: Mendesak evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), UU Cipta Kerja, dan tata kelola BUMN demi melindungi buruh, masyarakat adat, dan lingkungan.
- Kolaborasi Gerakan Masyarakat: Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk berkolaborasi memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat luas.
KOPRI PMII DIY menutup pernyataannya dengan seruan bahwa krisis demokrasi tidak boleh dibayar dengan keselamatan rakyat. “Bagi kami, peran perempuan bukan sekadar pelengkap dalam perjuangan, melainkan garda depan yang memperkuat barisan rakyat dalam menghadapi krisis kebangsaan hari ini. Perempuan Bergerak, Demokrasi Harus Diselamatkan!” tutup pernyataan tersebut.
