PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Pemerintah Kabupaten Probolinggo membawa rancangan anggaran yang bergerak dalam dua ritme berbeda ke Rapat Paripurna DPRD, Selasa, 18 November 2025. Dalam rapat yang dipimpin langsung unsur pimpinan dewan itu, Bupati Probolinggo memaparkan gambaran awal RAPBD 2026 yang menunjukkan kenaikan pendapatan namun pengetatan belanja pada hampir seluruh pos utama.
Pada sisi pendapatan, pemerintah daerah menghitung potensi penerimaan mencapai Rp2,334 triliun pada 2026. Jumlah itu meningkat 5,34 persen dibandingkan APBD 2025. Penguatan paling menonjol datang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan sebesar Rp446,038 miliar. Kenaikan PAD hingga 10,38 persen ini disebut sebagai hasil dari perbaikan tata kelola pendapatan, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Kenaikan PAD tersebut tidak serta-merta menutupi penurunan dari pos lainnya. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat justru turun signifikan menjadi Rp1,888 triliun. Jumlah itu lebih rendah Rp173,608 miliar atau 8,42 persen dari tahun sebelumnya. Pemerintah daerah mengakui, penurunan transfer menjadi salah satu faktor yang mendorong penyesuaian ulang arah belanja di RAPBD 2026.
Kontras dengan pendapatan, belanja daerah justru dikoreksi cukup tajam. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengusulkan total belanja Rp2,406 triliun, turun 7,13 persen dari tahun anggaran 2025. Koreksi ini disebut sebagai langkah penyesuaian agar struktur anggaran tetap seimbang di tengah menurunnya tingkat transfer pusat.
Dari seluruh pos belanja, belanja modal mengalami pemangkasan paling drastis. Tahun 2026, pemerintah hanya menganggarkan Rp142,164 miliar, merosot 34,56 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan itu, menurut pemerintah daerah, merupakan langkah realistis untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan layanan dasar.
Pada saat yang sama, belanja operasi juga ikut terkoreksi menjadi Rp1,788 triliun, turun 3,64 persen dari 2025. Sementara pos belanja transfer ke desa dan lembaga lain dialokasikan Rp465,913 miliar, menyusut 8,27 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun belanja tidak terduga dipertahankan pada angka Rp10 miliar, sebagai cadangan jika terjadi bencana atau kebutuhan mendesak lainnya.
Paripurna tersebut menjadi pintu pembuka pembahasan RAPBD 2026. Setelah penyampaian nota penjelasan, struktur anggaran akan dibawa ke komisi-komisi DPRD untuk dibedah, dijajaki ulang, dan dicermati secara lebih rinci. Seperti lazim dalam proses penyusunan APBD, tarik-menarik kepentingan, penyesuaian program, hingga penguatan sektor prioritas diperkirakan mewarnai dinamika pembahasan sebelum rancangan ini diketuk sebagai APBD definitif.
