Daerah  

Event Lari di Tengah Bencana, PMII Nilai Pemkab Probolinggo Salah Prioritas

PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Penyelenggaraan ajang lari Sae Run pada Minggu, 8 Februari, menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo menilai Pemerintah Kabupaten Probolinggo keliru menetapkan skala prioritas di tengah kondisi warga yang masih terdampak bencana alam.

Ketua II PC PMII Probolinggo, Achmad Syaifuddin, menyebut pemerintah daerah lebih sibuk menggelar agenda seremonial ketimbang menuntaskan pemulihan pascabencana. Ia menyoroti masih rusaknya sejumlah fasilitas publik, mulai dari jembatan hingga bangunan sekolah, yang hingga kini belum tertangani secara optimal.

“Ini soal keberpihakan. Ketika rumah warga rusak dan jembatan terputus, pemerintah justru memilih menghabiskan energi untuk event lari yang tidak mendesak,” kata Syaifuddin, Minggu, 8 Februari.

Baca juga  Wawali Pasuruan Tinjau Resik-Resik Pasar Gadingrejo Jelang HUT ke-340

Ia juga mengkritik pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, yang menyebut Sae Run sebagai penggerak ekonomi daerah. Menurut PMII, klaim tersebut tidak didukung fakta lapangan.

Rute lari yang melintasi Tol Probolinggo–Banyuwangi (Prosiwangi) di kawasan Kraksaan dinilai tidak memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga terdampak maupun pelaku wisata lokal. “Jalan tol adalah infrastruktur perhubungan, bukan destinasi wisata. Sulit melihat manfaat ekonominya bagi masyarakat sekitar,” ujar Syaifuddin.

Selain itu, PMII menyoroti aspek komersialisasi acara. Berdasarkan informasi dari penyelenggara, peserta dikenakan biaya pendaftaran antara Rp135 ribu hingga Rp250 ribu. Kondisi ini dinilai kontras dengan realitas warga yang masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.

Baca juga  Petani Krucil Ucapkan Terima Kasih, Harga Pupuk Subsidi Turun dari Rp150 Ribu Jadi Sesuai HET

PC PMII Probolinggo mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai abai terhadap kepentingan rakyat kecil. Mereka meminta agar anggaran dan sumber daya pemerintah difokuskan pada percepatan perbaikan infrastruktur vital serta mitigasi bencana.

Menurut PMII, keberpihakan pemerintah diuji bukan dari banyaknya acara, melainkan dari seberapa cepat dan serius negara hadir saat warganya berada dalam kondisi paling rentan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *