PILIHANRAKYAT.ID, Semarang-Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa integritas dan tanggung jawab pejabat publik menjadi landasan utama dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Gubernur, saat seseorang diberikan kekuasaan, karakter sejatinya akan diuji. Oleh karena itu, pejabat publik hanya boleh mengambil tanggung jawab bukan keuntungan demi menjaga kepercayaan publik.
Lebih jauh, ia mendorong agar budaya antikorupsi tidak hanya menjadi slogan sesaat, melainkan dijalankan setiap hari. Gerakan antikorupsi ini harus meluas dari tingkat provinsi hingga desa, untuk memastikan layanan publik “mudah, murah, cepat, dan bersih dari korupsi.”
Sebagai bagian dari upaya ini, Pemprov Jateng telah melaksanakan sejumlah inisiatif, seperti program “Desa Antikorupsi” dan “Sekolah Antikorupsi” bagi ribuan kepala desa serta sekolah berintegritas.
Landasan dari Kepemimpinan Sebelumnya: Ganjar Pranowo
Sebelumnya, saat menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo juga secara konsisten menggaungkan pentingnya integritas sebagai pondasi pelayanan publik. Dia menekankan bahwa seorang pemimpin harus memberi teladan antikorupsi, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam sebuah pelatihan bagi pejabat eselon II tahun 2023, Ganjar menyampaikan bahwa pimpinan yang masih “memikirkan perut sendiri” potensial menyebabkan korupsi. Sebaliknya, pemimpin yang menempatkan integritas di atas segalanya akan mendorong inovasi serta sistem pelayanan yang lebih baik cepat, mudah, dan efisien.
Ganjar juga menekankan dua prinsip sederhana namun krusial untuk administrasi publik: transparansi dan akuntabilitas. Bila kedua hal itu dijaga, maka pelayanan publik akan berjalan dengan baik dan ada pertanggungjawaban yang jelas.
Tren Perbaikan Birokrasi & Pencegahan Korupsi di Jateng
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2024 meraih skor tinggi dalam pengawasan melalui sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat program Monitoring Center for Prevention (MCP). Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola terus dilakukan.
Komitmen antikorupsi di Jateng melibatkan berbagai elemen pemerintahan dari pemprov, kabupaten/kota, sampai tingkat desa dengan program antikorupsi menyasar pejabat publik dan masyarakat luas.
Implikasi bagi Pelayanan Publik dan Kepercayaan Masyarakat
Gagasan bahwa pemimpin harus berintegritas dan memberi teladan anti korupsi seperti yang digaungkan Ganjar dan kini dilanjutkan oleh Ahmad Luthfi memiliki beberapa dampak penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di Jateng:
Membantu membangun birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel
Mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan bebas korupsi
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
Menurunkan risiko kolusi, gratifikasi, dan pungutan liar
Dengan komitmen berkelanjutan seperti ini, Jateng menyiratkan harapan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang benar-benar pro-rakyat.
