PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Mujadalah Kiai Kampung Indonesia (MKK) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, menyusul bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut tidak hanya menelan ratusan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan tumpukan lumpur serta jutaan batang kayu gelondongan yang berserakan di berbagai wilayah terdampak.
Ketua Harian MKK, Wahyu Muryadi, menyatakan keprihatinan atas potensi dampak lanjutan dari kayu-kayu tersebut jika tidak segera ditangani. Menurut dia, jumlah kayu yang sangat besar dan tersebar luas membutuhkan langkah cepat, terukur, dan tidak sekadar mengandalkan skema penanganan konvensional pemerintah. “Ini persoalan serius yang harus ditangani dengan tepat,” kata Wahyu dalam siaran tertulisnya, Sabtu, 13 Desember 2025.
Wahyu menilai, apabila seluruh proses pembersihan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, negara akan menanggung beban besar, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun kebutuhan alat berat dan tenaga lapangan. Situasi ini, kata dia, berpotensi mengganggu agenda prioritas pemerintah yang lain. “Biayanya sangat besar dan durasi pengerjaannya panjang,” ujarnya.
Dalam surat terbuka tersebut, MKK mengusulkan skema pelibatan pihak swasta melalui mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka. Perusahaan yang terpilih diberi mandat membersihkan kayu gelondongan dan lumpur di wilayah terdampak secara menyeluruh dan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai imbalannya, perusahaan pemenang lelang dapat menerima kayu gelondongan hasil pembersihan. Menurut Wahyu, skema ini bisa menjadi solusi saling menguntungkan, asalkan seluruh proses dilakukan sesuai standar teknis dan diawasi secara ketat. “Kayu yang ada dapat diberikan sebagai kompensasi atas kewajiban melakukan pembersihan,” katanya.
Pengurus MKK, Siti Zuhro, menambahkan bahwa keterlibatan swasta harus melalui seleksi ketat, termasuk verifikasi kemampuan teknis dan finansial. Ia menilai langkah ini penting agar penanganan bencana tidak justru memunculkan persoalan baru. “Skema ini bisa mengurangi beban anggaran negara sekaligus mempercepat pemulihan,” ujar Siti.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Pendiri MKK Najib Atamimi, serta sejumlah pengurus lain, di antaranya Azisoko Harmoko, Hendardi, dan KH Marsudi Syuhud. MKK menegaskan, kolaborasi cepat antara pemerintah dan pihak non-negara menjadi kunci agar wilayah terdampak banjir dapat segera pulih dan masyarakat bisa bangkit dari kondisi sulit.
