PILIHANRAKYAT.ID, Surabaya-Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur dalam beberapa pekan terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit sungai meningkat dan merendam permukiman warga di Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, hingga Gresik. Sejumlah akses jalan dan fasilitas umum sempat lumpuh akibat genangan air.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memperingatkan potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur akibat dinamika atmosfer dan pengaruh monsun Asia. Curah hujan tinggi dalam waktu singkat dinilai memperbesar risiko banjir, terutama di kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.
Namun, persoalan banjir dinilai tidak semata-mata dipicu faktor cuaca. Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Multzamudz Dzikir, menilai tata kelola sungai dan infrastruktur pengendali banjir di tingkat provinsi perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan ini menunjukkan ada persoalan mendasar dalam pengelolaan sungai. Normalisasi dan pengerukan harus menjadi prioritas, bukan hanya respons darurat setelah banjir datang,” kata Multzamudz dalam keterangannya, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menyoroti masih adanya sedimentasi di sejumlah sungai serta tanggul yang belum diperkuat secara maksimal. Menurut dia, kewenangan pengelolaan sungai lintas kabupaten/kota berada di bawah pemerintah provinsi sehingga diperlukan langkah strategis dan terencana untuk mengurangi risiko banjir berulang.
Multzamudz juga mendorong agar alokasi anggaran difokuskan pada program mitigasi jangka panjang, termasuk pembenahan daerah aliran sungai (DAS), perbaikan drainase, serta penguatan sistem peringatan dini. “Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban setiap musim hujan. Ini soal keselamatan dan keberlanjutan ekonomi warga,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah daerah telah melakukan penanganan darurat seperti evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, dan pembersihan saluran air. Namun DPRD menilai langkah tersebut perlu dibarengi kebijakan pencegahan yang lebih komprehensif agar banjir yang kian rutin tidak terus berulang di Jawa Timur.
