Opini  

Prabowo dan Nasionalisasi Tambang: Keberanian yang Membutuhkan Kebijaksanaan

Oleh: Ihwan Kadir Pendiri PORMMAL (Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapao-Pao), Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Ihwan Kadir Pendiri PORMMAL (Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapao-Pao), Kolaka, Sulawesi Tenggara.

PILIHANRAKYAT.ID – Kami hidup di Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Di sini, nikel bukan sekadar komoditas yang diperdagangkan di pasar dunia. Kami menyaksikan bukit dibuka, smelter dibangun, dan kehidupan masyarakat berubah seiring perkembangan industri pertambangan.

Ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara dalam Tanwir Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026, mengenai pentingnya memastikan sedikitnya 70 persen manfaat kekayaan tambang dinikmati negara, kami menyambutnya sebagai keberanian politik yang patut diapresiasi. Pernyataan tersebut membawa semangat kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Namun, pengalaman lebih dari dua dekade menyaksikan perkembangan industri mineral mengajarkan bahwa niat baik tidak selalu menghasilkan kebijakan yang tepat. Keberanian politik membutuhkan kecermatan agar cita-cita memperkuat kedaulatan ekonomi tidak justru melemahkan kemampuan industri nasional.

Salah satu persoalan dalam pengelolaan pertambangan Indonesia adalah kecenderungan menerapkan pendekatan seragam terhadap perusahaan yang memiliki sejarah investasi, struktur permodalan, dan tingkat risiko berbeda.

Sebagian perusahaan sejak awal dibangun dengan modal dan kendali nasional. Mereka menghadapi keterbatasan pembiayaan, menanggung risiko pasar, dan berusaha mengembangkan fasilitas pengolahan dengan kemampuan sendiri. Sementara itu, perusahaan asing umumnya memiliki akses lebih luas terhadap teknologi, jaringan perdagangan, dan sumber pendanaan internasional. Ada pula perusahaan yang berubah status menjadi penanaman modal dalam negeri, tetapi belum tentu mengalami perubahan substantif dalam pengendalian ekonominya.

Perbedaan tersebut penting dipertimbangkan agar kebijakan pemerintah tidak mengabaikan kontribusi dan pengorbanan investasi yang telah dilakukan. Perusahaan nasional yang berhasil membangun industri pengolahan patut memperoleh pengakuan berdasarkan prestasinya, bukan semata karena identitas pemegang saham.

Di Wolo, perkembangan industri nikel yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan feronikel, menggunakan pasokan listrik PLN, dan telah menghasilkan produk ekspor merupakan pengalaman yang layak dipelajari. Membangun industri semacam ini membutuhkan pembiayaan besar, kesiapan teknologi, serta kemampuan menghadapi ketidakpastian harga komoditas.

Baca juga  Mencari Titik Temu: Sekolah 5 Hari dan Keberlangsungan Madrasah Diniyah dan TPQ

Keberhasilan tersebut tentu tidak menghapus kewajiban perusahaan terhadap hukum, lingkungan, dan masyarakat. Justru kemampuan memenuhi seluruh tanggung jawab itulah yang menentukan apakah sebuah perusahaan pantas dijadikan rujukan pembangunan industri nasional.

Karena itu, pemerintah perlu menggunakan indikator yang objektif dalam menentukan arah keberpihakan. Sejarah kepemilikan, realisasi investasi, kapasitas produksi, kontribusi fiskal, ketahanan usaha, pengelolaan lingkungan, serta keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal harus dinilai secara terbuka.

Dengan ukuran tersebut, dukungan negara dapat diberikan berdasarkan pencapaian yang dapat dibuktikan, bukan kedekatan politik ataupun klaim nasionalisme yang sulit diuji.

Persoalan berikutnya menyangkut angka 70 persen yang disampaikan Presiden. Pemerintah perlu menjelaskan apakah angka tersebut merujuk pada penerimaan fiskal, kepemilikan saham, atau keseluruhan manfaat ekonomi nasional. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan perhitungan ekonomi yang berbeda.

Perdebatan mengenai gagasan *gross split* di sektor mineral dan batu bara pada 2026 memperlihatkan pentingnya memahami karakter industri sebelum menetapkan formula pembagian hasil. Mekanisme yang dikenal dalam sektor minyak dan gas tidak dapat langsung diterapkan pada pertambangan nikel, terutama yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan membutuhkan investasi jangka panjang.

Kami mendukung peningkatan manfaat kekayaan mineral bagi negara. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kepastian hukum, keberlanjutan usaha, dan kemampuan industri domestik menghadapi persaingan global. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan justru menghambat perusahaan nasional yang sedang tumbuh.

Di sisi lain, pembicaraan mengenai penguasaan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan masyarakat di daerah penghasil tambang. Bagi warga Wolo, keberhasilan industri tidak cukup diukur melalui nilai ekspor atau besarnya penerimaan pemerintah.

Baca juga  Siapa Bilang Presiden Jokowi Tidak Punya Uang?

Kami menginginkan kesempatan kerja yang adil bagi generasi muda, keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai industri, peningkatan keterampilan yang membuka peluang karier, serta perlindungan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan pertanahan juga harus diselesaikan dengan menghormati hak dan martabat masyarakat.

Kehadiran industri semestinya memperkecil kesenjangan antara kekayaan yang dihasilkan suatu daerah dan kesejahteraan penduduknya. Tidak sepatutnya wilayah yang menyumbangkan sumber daya mineral dalam jumlah besar justru tertinggal dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Di sinilah kebijaksanaan pemerintah benar-benar diuji. Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk membangun tata kelola pertambangan yang lebih adil dengan memberikan ruang bagi investasi yang produktif, memperkuat pengawasan, dan memastikan manfaat ekonomi menjangkau daerah asal sumber daya.

Perusahaan nasional yang telah membuktikan kemampuannya perlu dijaga agar terus berkembang. Investasi asing yang memberikan kontribusi nyata tetap memiliki tempat. Sementara pelanggaran hukum dan pengabaian tanggung jawab sosial harus ditindak tanpa membedakan asal modal maupun kekuatan pemiliknya.

Bagi kami, nasionalisme tambang bukan sekadar persoalan siapa yang menguasai saham atau seberapa besar penerimaan negara. Maknanya terletak pada kemampuan bangsa membangun industrinya sendiri, mengelola kekayaan alam secara bertanggung jawab, dan menghadirkan kemakmuran yang dapat dirasakan rakyat.

Intinya, kekayaan tambang boleh dihitung dalam triliunan rupiah, tetapi keadilan harus dapat dirasakan hingga ke kampung tempat mineral itu digali.

Dari Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara, itulah harapan yang kami titipkan kepada Presiden Prabowo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *