MUI Jatim Berat Kaji Ulang Fatwa Haram Sound Horeg, Pilih Dorong Aturan Teknis

PILIHANRAKYAT.ID, Surabaya – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyatakan sulit mengkaji ulang fatwa haram penggunaan sound horeg. MUI menilai jalan tengah yang lebih memungkinkan adalah memperjelas aturan teknis agar hiburan tersebut tetap berlangsung tanpa membahayakan masyarakat.

Sikap itu disampaikan Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Ma’ruf Khozin, dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Polda Jatim dan pengusaha sound system, Kamis, 19 November 2026.

FGD bertajuk Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur tersebut turut membahas aspirasi pengusaha sound system yang meminta fatwa haram sound horeg dikaji ulang.

Sebelumnya, MUI Jatim mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg pada 12 Juli 2025. Fatwa itu menyatakan haram penggunaan sound horeg yang melebihi batas kewajaran hingga membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, serta mengarah pada kemungkaran.

Ma’ruf mengatakan, mengubah atau mencabut fatwa tersebut bukan perkara mudah. Menurut dia, langkah itu berpotensi menimbulkan perdebatan di internal MUI.

“Jadi untuk mengkaji ulang atau misalnya meralat, ini sepertinya akan terjadi perdebatan di internal MUI dan sepertinya memang agak berat,” kata Ma’ruf seusai FGD.

Baca juga  Những Điều FIFA Chuẩn Bị Cho World Cup 2026: Bước Ngoặt Lịch Sử Của Bóng Đá Thế Giới

Ia menjelaskan, larangan yang telah ditetapkan dalam fatwa tidak bisa begitu saja diubah. Namun, MUI membuka kemungkinan menerbitkan penjelasan atau turunan fatwa untuk memperjelas penerapannya di lapangan.

“Kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan ya tetap larangan. Mungkin bisa ada turunan fatwa semacam penjelasan lebih luas sehingga apa yang dikhawatirkan teman-teman itu tidak terjadi salah tafsir di daerah-daerah,” ujarnya.

Ma’ruf menegaskan, fatwa haram sound horeg bukan keputusan pribadi. Penyusunannya melibatkan ulama dari berbagai daerah di Jawa Timur serta kajian para ahli, termasuk dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).

“Karena kami di Komisi Fatwa itu bukan fatwa perorangan, kami kemudian melibatkan para ulama se-Jawa Timur, kemudian juga menghadirkan dokter dari spesialis THT,” tuturnya.

MUI Minta Sound Horeg Diatur

Ma’ruf mengatakan, MUI memahami kegiatan sound horeg atau sound karnaval sulit dihentikan sepenuhnya. Karena itu, pihaknya memilih mendorong pengaturan agar hiburan masyarakat tersebut tidak menimbulkan korban.

Menurut dia, pengaturan diperlukan untuk meminimalkan risiko kematian, kecelakaan, maupun gangguan kesehatan akibat penyelenggaraan sound horeg.

Baca juga  Ansor Fest Kraksaan Siapkan 50 Lapak UMKM Gratis, Pelantikan Dikemas Terbuka

“Jadi pada intinya seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, sound horeg atau sound karnaval ini tidak bisa dihentikan, tetapi diatur sehingga kemudian meminimalisir korban nyawa, meminimalisir orang yang mengalami kecelakaan karena sakit, ataupun yang lain,” kata Ma’ruf.

Dalam forum tersebut, MUI juga menyampaikan sejumlah keberatan yang perlu menjadi perhatian penyelenggara dan pengusaha sound system.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan penampilan penari yang dinilai erotis, konsumsi minuman keras, serta penyelenggaraan acara yang melewati batas waktu istirahat masyarakat.

MUI juga meminta penyelenggara memperhatikan keberadaan anak-anak dan menghormati kawasan sensitif, seperti tempat ibadah serta rumah sakit.

“Titik tengah itu yang menjadi keberatan bagi kami ada beberapa hal yang bisa diminimalisir, yakni dancer yang erotis, kemudian yang mabuk-mabukan, atau melewati jam yang tidak bisa ditolerir waktu orang istirahat, kemudian ada anak kecil, kemudian beberapa hal lain,” ujarnya.

MUI berharap kesepakatan antara pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan pengusaha sound system dapat menjadi dasar penyelenggaraan sound horeg yang lebih tertib. Dengan begitu, hiburan masyarakat tetap bisa berjalan tanpa mengabaikan keselamatan, kesehatan, ketertiban, dan norma agama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *