PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Dua penyedia jasa atau event organizer (EO) menjadi sorotan Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo. Keduanya masuk dalam agenda pemanggilan dewan untuk dimintai klarifikasi terkait sejumlah paket pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.
Sorotan pertama berkaitan dengan belanja tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada satu penyedia jasa yang sama. Terdapat 11 paket pekerjaan dengan total nilai mencapai Rp691.190.250. Penggunaan satu penyedia dalam sejumlah paket di tujuh OPD tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
Sementara itu, EO kedua menjadi perhatian terkait dugaan pemecahan paket pekerjaan atau project splitting dalam rangkaian kegiatan festival di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian Komisi III, terdapat dua paket pekerjaan festival dengan total nilai Rp577.943.700. Kedua paket tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa yang sama, tetapi menggunakan metode pengadaan berbeda.
Perbedaan metode pengadaan dalam pekerjaan yang melibatkan penyedia jasa sama itu menjadi salah satu persoalan yang ingin didalami DPRD. Terutama menyangkut perencanaan paket, penentuan metode pemilihan penyedia, hingga kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Deni Ilhami, mengatakan pihaknya berencana memanggil tujuh OPD dan kedua EO tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan langsung mengenai proses pengadaan yang menjadi sorotan.
“Kami akan mengklarifikasi OPD tersebut dan kedua EO tersebut,” kata Deni setelah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/11/2026).
Deni menegaskan, apabila dalam proses klarifikasi nantinya ditemukan pihak yang terbukti bersalah, penanganannya harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Jika terbukti bersalah maka harus mengikuti prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Komisi III ingin memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo berjalan transparan dan akuntabel. Dugaan pemecahan paket maupun penggunaan penyedia yang sama masih perlu ditelusuri melalui klarifikasi agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran.




