PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo – Indonesia sebagai negara yang rakyatnya mayoritas beragama Islam telah menjadi negara paling banyak memberangkatkan rakyatnya melakukan ibadah haji, tercatat pada tahun 2023 jamaah dari Indonesia sebanyak 221.000 jamaah.
Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dari semua negara. Urutan ke dua diduduki oleh Pakistan yang mampu memberangkatkan 179. 210 jamaah haji di tahun 2023.
Dengan begitu banyaknya minat umat Islam untuk melakukan ibadah hajj maka DPR RI Komisi VIII terus mendesak pemerintah untuk memberikan subsidi kepada jamaah Haji.
Anisah Syakur selaku anggota DPR RI Fraksi PKB yang duduk di Komisi VIII terus melakukan trobosan guna meringankan masyarakat untuk melakukan ibadah haji/umroh.
Awalnya, biaya haji yang diusulkan oleh Kemenag sebesar 98, 89 juta tepapi melalui masukan DPR RI Komisi VIII bisa turun hingga 90, 05 juta.
Dalam acara Sosialisasi BPIH dan Keuangan Haji yang diselenggarakan di Bromo Park Hotel pada hari ini, (28/09/2023). Anisah Syakur menegaskan bahwa pemerintah harus membantu masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji dengan memberikan subsidi.
“Alhamdulillah berkat kerja keras kami (Komisi VIII; red), jamaah haji hanya cukup membayar 49, 81 juta” kata Anisah saat menyampaikan di acara tersebut, (28/09/2023)
Tidak hanya itu, Anisah Syakur juga menyampaikan akan terus melakukan trobosan agar kenyamanan dalam melakukan ibadah haji/umroh bisa nyaman.
“Tidak hanya soal ongkos saja yang kami perjuangkan tetapi fasilitas saat melakukan ibadah haji/umroh atau fasilitas dari berangkat hingga pulang ke Indonesia akan kami perjuangkan, agar rakyat bisa diberikan kenyamanan” ungkapnya
Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh, baik tokoh masyarakat, agama dan calon jama’ah haji yang keseluruhannya berjumlah 80 orang.
Sulistyowati, ME,WMI,CFP selaku Anggota Badan Pelaksana Bidang SDM, Pengadaan dan Umum, Perencanaan dan Pengkajian BPKH juga menjelaskan bahwa keberadaan DPR RI Komisi VIII sangat dirasakan betul oleh masyarakat khususnya jamaah haji/umroh.
“Kami (BPKH dan DPR RI Komisi VIII; red) selalu berupaya untuk kenyaman para jamaah baik dari ongkos maupun pelayanan, dan Komisi VIII menjadi patner kami dalam mendiskusikan kenyamanan jamaah” ungkapnya
