PILIHANRAKYAT.ID, Bali-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkenalkan agenda Ocean Impact Summit (OIS) 2026 dalam dua forum kelautan internasional yang digelar di Bali. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas dukungan global terhadap penyelenggaraan OIS yang akan difokuskan pada penguatan ekonomi biru berkelanjutan.
Pengenalan OIS 2026 dilakukan di sela dua agenda kelautan dunia yang dihadiri pelaku industri, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor maritim dari berbagai negara. Melalui forum tersebut, KKP menyampaikan visi Indonesia dalam mendorong tata kelola laut yang berkelanjutan dan inklusif.
Menurut KKP, Ocean Impact Summit 2026 dirancang sebagai ruang dialog strategis lintas negara untuk membahas tantangan global, mulai dari krisis iklim, degradasi ekosistem laut, hingga ketahanan pangan berbasis sumber daya kelautan. Pemerintah berharap forum ini melahirkan kolaborasi konkret, bukan sekadar komitmen normatif.
Sejumlah isu utama yang diangkat dalam promosi OIS 2026 meliputi pengelolaan perikanan berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati laut, inovasi pembiayaan hijau, serta pemanfaatan teknologi dalam sektor kelautan. Isu-isu tersebut dinilai sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global.
Upaya KKP ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelumnya juga menekankan pentingnya diplomasi maritim untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang kelautan.
Sejumlah pengamat menilai promosi OIS 2026 sejak dini sebagai strategi diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi di forum kelautan global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Forum internasional dinilai mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama pengelolaan sumber daya laut.
KKP berharap promosi OIS 2026 di Bali dapat menarik partisipasi lebih luas dari negara mitra dan organisasi internasional. Pemerintah menargetkan forum tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan sekaligus proyek kolaboratif yang berdampak langsung bagi keberlanjutan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
