PILIHANRAKYAT.ID, Surabaya-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di provinsi ini telah berjalan sesuai regulasi nasional yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan itu mengemuka di tengah upaya pemerintah pusat menata skema subsidi energi agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Menurut Khofifah, penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada akhir 2025 menjadi indikator awal keberhasilan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Penghargaan itu diberikan atas peran aktif Pemprov dalam menerbitkan surat rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) melalui Aplikasi XStar BPH Migas—sebuah sistem digital yang dirancang untuk memperketat tata kelola distribusi energi.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur atas komitmen dan kerja samanya dalam implementasi Aplikasi XStar BPH Migas,” ujar Khofifah Minggu, 4 Januari 2026.
“Penghargaan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat pengawasan dan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat guna dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berhak menerima.”
Di mata gubernur, tantangan penyaluran subsidi di Jawa Timur tidak kecil. Sebagai provinsi dengan aktivitas ekonomi dan sektor produktif tinggi, kebutuhan energi di wilayah ini terus meningkat. Sementara itu, pemerintah pusat mengatur kuota BBM bersubsidi sebagai bentuk intervensi untuk menjaga harga di tingkat konsumen termasuk alokasi 2.715.689 kiloliter (KL) untuk JBT dan 4.358.878 KL untuk JBKP pada 2025, dengan realisasi masing-masing 2.240.737 KL dan 3.212.481 KL.
Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Jatim dan BPH Migas untuk mempertahankan distribusi yang akun tabel dari stok hingga pengawasan di titik penjualan. Kolaborasi lintas pemerintahan, menurutnya, membantu memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh pelaku produktif seperti petani dan nelayan, bukan digunakan secara tidak tepat.
Dengan digitalisasi pengawasan dan kerja sama lembaga yang semakin erat, Khofifah menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional dalam penataan energi hilir. “Subsidi energi harus memberikan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat yang berhak,” katanya, menutup pernyataannya.
