PILIHANRAKYAT.ID, Bandung-Rencana pemekaran wilayah di Jawa Barat kembali bergerak di tengah penantian pencabutan moratorium daerah otonom baru. DPRD Jawa Barat memastikan pengawasan terhadap 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dilakukan lebih ketat, agar setiap wilayah pengusul benar-benar memenuhi standar pembangunan yang dipersyaratkan.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyebut seluruh dokumen pendukung dari daerah-daerah pengusul telah masuk dalam evaluasi tahunan. Ia menegaskan, pemantauan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik, infrastruktur, dan kualitas SDM di tiap calon daerah terukur sebelum masuk tahap final. “Semua indikator harus diverifikasi, karena pemekaran bukan sekadar memisahkan wilayah, tetapi membangun pusat pertumbuhan baru,” ujarnya.
Evaluasi meliputi kapasitas fiskal, kondisi pendidikan, layanan kesehatan, potensi ekonomi, hingga kesiapan calon ibu kota administratif. Meski daftar CDPOB sudah disetujui di tingkat provinsi, proses pemekaran tetap tidak dapat berjalan tanpa dicabutnya moratorium. Kondisi ini membuat DPRD memilih menjaga seluruh berkas tetap mutakhir dan sesuai regulasi sambil menunggu perubahan kebijakan di tingkat nasional.
Sepuluh wilayah yang kini tengah dikawal meliputi Indramayu Barat, Bogor Timur, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, dan Cirebon Timur. DPRD Jabar menegaskan pemekaran kemungkinan dilakukan bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah, bukan sekaligus.
Di antara wilayah tersebut, Cirebon Timur menjadi salah satu yang menunjukkan progres lebih signifikan. Pemekaran dinilai mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan bagi warga di kawasan timur Kabupaten Cirebon, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan administratif dan publik.
Namun, dorongan pemekaran tetap harus berhadapan dengan tantangan besar di tingkat pusat: kebijakan moratorium yang belum dicabut. Karena itu, DPRD memilih bergerak menjaga kesiapan seluruh CDPOB. “Kita tidak boleh menunggu pemerintah pusat membuka keran dulu. Ketika waktunya tiba, Jabar harus sudah dalam posisi paling siap,” kata Rahmat.
