PILIHANRAKYAT. ID, Probolinggo-Menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh manajemen Bank Jatim dan polemik ketidakhadiran Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Prof. Muhammad Nuh dalam undangan rapat bersama Komisi C DPRD Jawa Timur, Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo, Abdur Rozak, angkat bicara.
Menurut Rozak, ketidakhadiran Prof. Nuh dalam rapat bersama Komisi C DPRD Jatim merupakan bentuk sikap yang tidak mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional, terutama mengingat posisinya yang kembali dipercaya menjadi bagian dari Tim Pansel Bank Jatim.
“Prof. Nuh bukan hanya sekadar Ketua Tim Pansel saat ini, tapi juga memiliki rekam jejak sebagai pihak yang pernah menyeleksi direksi dan komisaris Bank Jatim sebelumnya. Maka, ketidakhadirannya dalam forum penting yang membahas nasib institusi besar milik daerah ini sungguh disayangkan. Ini bukan soal personal, tapi soal tanggung jawab publik,” ujar Rozak
Ia menilai, persoalan yang diungkap Komisi C DPRD Jatim, termasuk soal target kredit yang dinilai memberatkan Account Officer (AO) hingga dugaan intervensi manajemen terhadap penyaluran kredit, menunjukkan bahwa tata kelola Bank Jatim mengalami kemunduran serius.
“PMII menilai ada urgensi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Bank Jatim. Tidak hanya soal kinerja teknis, tapi juga pembenahan kultur organisasi dan mekanisme pengawasan yang selama ini terbukti lemah,” lanjutnya.
Rozak juga mendukung langkah Komisi C yang mendorong agar direksi dan komisaris yang saat ini menjabat tidak mencalonkan diri kembali. Menurutnya, hal itu adalah langkah konkret untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik pemerintah daerah tersebut.
“Jika kepercayaan publik ingin dipulihkan, maka perlu ada keberanian mengambil sikap tegas. Direksi dan komisaris yang gagal menjaga integritas dan profesionalisme sepatutnya tidak diberi ruang lagi dalam struktur manajemen ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, PMII Probolinggo menyerukan agar proses seleksi jajaran baru di tubuh Bank Jatim benar-benar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan lembaga pengawasan independen agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kami mendesak keterlibatan publik dalam proses seleksi ke depan. Bank Jatim adalah milik rakyat Jawa Timur, maka tata kelolanya harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan segelintir elite,” pungkas Rozak.
