PILIHANRAKYAT.ID, Yogyakarta – Transmigrasi merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional yang yang digadang-gadang mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi, dan mempererat persatuan bangsa. Namun absennya kebijakan negara dalam pengembangan transmigrasi membuat masyarakat semakin terseret kedalam kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, dan retaknya modal sosial-budaya.
Hal itu tampak jelas terjadi di Transmigrasi Patlean, Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, yang terdiri dari SP 1, SP 2, SP4, dan SP 5.
“Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa kawasan trasnmigrasi Patlean, Maba Utara berada dalam kondisi stagnan secara insfrastruktur, sosial-ekonomi, kelembagaan melemah, dan pemanfaatan belum meksimal,” ungkap Ketua IKPM-HT Yogyakarta Ikmal Ali M. Nur.
Menurutnya, meskipun disebut masih ada peluang pengembangan kawasan transmigrasi UPT Patlean Maba Utara, hal itu sulit tercapai jika kebijakan negara belum berpihak kepada masyarakat transmigrasi.
“Dialog yang akan digelar oleh IKPM-HT dan PSPK UGM Yogyakarta, tidak sekadar membuka ulang lembar hasil penelitian, lebih dari itu untuk mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan yang berkeadilan,” tegas Ikmal.
Untuk diketahui, dialog publik akan digelar pada Selasa (13/01/2026), pukul 14.00 WIB, di Gedung Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.
Dialog ini turut mengundang secara langsung Pemerintah Daerah, Bupati Kab. Halmahera Timur dan Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur.
“Kehadiran Pemda Haltim tentu penting bagi nasib pembangunan kawasan Maba Utara yang selama ini kurang mendapat perhatian serius,” tutupnya.
