PILIHANRAKYAT.ID, JAKARTA – Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) menilai aksi pembunuhan massal dan penyanderaan terhadap31 pegawai BUMN PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga Papua, Minggu (2/12/2018) oleh kelompok separatis organisasi Papua merdeka (OPM) bukanlah aksi spontanitas melainkan aksi yang terencana.
“Aksi brutal pembunuhan yang dilakukan kelompok separatis OPM bukanlah aksi spontanitas. Aksi yang sudah di rencanakan untuk mencapai target-target kepentingan mereka,” kata Pengamat Intelijen dan Terorisme dari CIIA, Harits Abu Ulya di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Oleh karena itu, Harits berharap pemerintah Indonesia tidak gagap menghadapi aksi brutal dan keganasan OPM tersebut. Sebab, kata dia, bisa saja aksi brutal dan terorisme yang dilakukan OPM merupakan pesan kepada pemerintah Indonesia juga sebagai bukti bahwa mereka masih eksis dan terus bergerilya melakukan perlawanan. Sehingga mereka mengambil momentum pada 1 Desember sebagai hari penting bagi perjuangan mereka.
“Sebagaimana publik ketahui di saat 1 Desember di beberapa kota seperti Surabaya, komponen atau anasir dari kelompok separatis OPM melakukan unjuk rasa menuntut kemerdekaan,” jelas Harits.
Dengan adanya peristiwa tersebut, sambung Harits, publik menunggu ketegasan dan keseriusan pemerintah. Terutama dalam menumpas ancaman aktual dalam wujud teroris separatis yang beroperasi di wilayah Papua dan seluruh sayap underbow yang gerak senyap diberbagai instansi dan wilayah di Indonesia.
Selain itu, perihal pelabelan KKB atau kelompok kriminal bersenjata terhadap OPM juga menurutnya perlu dijelaskan. Karena bagaimanapun menurutnya setiap pelabelan pasti akan diikut sertai oleh konsekuensinya.
“Karena orang yang cermat dalam masalah ini tentu paham, bahwa pelabelan tersebut ada konsekuensinya baik pada aspek politik, hukum, isu HAM, aspek penindakan oleh siapa dan seperti apa, bahkan juga masuk di ranah nomenklatur anggaran,” ujarnya.
Dia menambahkan, perlu juga diingat bahwa aksi teror dari kelompok teroris separatis kerap terjadi dan korban tidak hanya aparat TNI dan Polri tapi masyarakat sipil yang juga menjadi target mereka. Oleh karena itu, Harits meminta agar ada tindakan tegas dari pemerintah atas peristiwa tersebut.
“Sehingga ada keputusan politik yang terukur demi menjaga tanah dan segenap tumpah darah warga negara Indonesia dari rongrongan separatisme. Serta demi menjaga dan mewujudkan kedaulatan NKRI maka pemerintah tidak boleh mentolerir ancaman aktual yang datang dari teroris separatis,” tandas Harits.
Terpisah, irektur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyatakan pihaknya mendukung penuh TNI-Polri dalam melakukan tindakan tegas. “Dan kita harapkan segera menangkap pelaku KKB yang mengacau,” kata Edi Hasibuan, Rabu (5/12/2018) malam.
Menurut Edi negara tidak boleh kalah dengan kelompok kriminal bersenjata. Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) mendukung tindakan Kapolri dan Panglima TNI yang saat ini sudah menyebar pasukan untuk mengendalikan situasi keamanan Papua dan melakukan tindakan hukum.
“Kami yakin Polri dan TNI akan segera menangkap pelaku KKB yang sudah menewaskan karyawan dan aparat yang tak berdosa. Dengan tindakan cepat Polri dan TNI kita harapkan situasi di sana akan kembali kondusif,” ujarnya.
Para pekerja dari PT Istaka Karya selaku kontraktor proyek dibunuh saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Nduga. Selain itu, tiga pekerja yang lolos dari upaya pembunuhan telah ditemukan aparat keamanan dan telah dirawat RSUD Wamena.
Personel gabungan TNI-Polri juga sudah dikirim ke Nduga untuk mengevakuasi puluhan jenazah. Menurut Edi Saputra, pembangunan jalan Trans Papua melewati medan yang sangat sulit dan berat serta membutuhkan jaminan keamanan. “Mari kita dukung kerja keras pemerintah yang menginginkan pemerataaan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Papua,” ucap pakar kepolisian ini.
Editor: Didik Hariyanto
