PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meluas dan memantik sorotan publik terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang baru berusia seumur jagung itu dinilai lalai dalam memastikan standar operasional dijalankan di lapangan.
Di Kabupaten Bandung Barat, ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah menyantap menu MBG pada Senin, 22 September 2025. Pemerintah daerah menghentikan sementara distribusi makanan hingga hasil uji laboratorium keluar. “Penyebab utamanya adalah SOP yang tidak dijalankan secara disiplin,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana, Selasa, 23 September 2025.
BGN sendiri mengakui kelalaiannya. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menyebut sekitar 80 persen kasus keracunan terjadi karena kesalahan teknis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kami salah. Kami akan menanggung semua biaya pengobatan korban, termasuk orang tua yang ikut mengonsumsi,” katanya, dikutip dari Detik (24/9).
Kasus ini membuat publik menyorot komposisi pejabat di BGN yang banyak diisi pensiunan TNI. Kritik mengemuka karena lembaga yang berurusan dengan pangan dan gizi dianggap lebih membutuhkan tenaga ahli kesehatan masyarakat dan nutrisi ketimbang latar belakang militer. “Ini cermin lemahnya kontrol dan akuntabilitas,” tulis Tempo (24/9).
Polri sudah turun tangan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengusut kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. “Kami lakukan pendalaman terbuka,” katanya seperti dikutip dari Tribrata News (24/9). Dari Istana, Wamensesneg juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui kasus ini melalui pemberitaan media.
Meski BGN berjanji memperbaiki sistem distribusi, tekanan publik terus menguat. DPR hingga organisasi masyarakat sipil mendesak agar program MBG dievaluasi total, termasuk tata kelola dan pengawasan rantai pasoknya. “Janji membiayai korban itu langkah awal. Yang lebih penting adalah memastikan kasus serupa tidak terulang,” ujar pengamat kebijakan pangan, Rabu, 24 September 2025.
