PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo kembali mengeluarkan peringatan keras terkait memanasnya situasi di kawasan Gelora. Anggota Komisi II, Muad, menegaskan bahwa kekisruhan yang terjadi bukanlah persoalan baru, tetapi masalah lama yang gagal ditangani pemerintah secara serius.
Dalam keterangannya pada Rabu, 03 Desember 2025, Muad menyebut bahwa Komisi II telah berulang kali memperingatkan DKUPP untuk segera turun tangan dan menata ulang kawasan Gelora. “Saya sudah ingatkan sejak hearing. Kalau ditunda-tunda, potensi gesekan makin besar. Ini harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan rencana DKUPP yang baru akan menertibkan kawasan tersebut pada awal tahun mendatang. Menurutnya, kondisi Gelora sudah memasuki tahap rawan sehingga tidak layak lagi menunggu. “Tidak ada alasan menunda. Situasinya sudah tidak kondusif. Penanganan harus sekarang,” tegas Muad.
Muad menilai pengelolaan Gelora tidak boleh lagi berada di tangan pihak yang tidak memiliki kewenangan jelas. Ia mendorong agar pemerintah daerah mengambil alih penuh manajemen kawasan tersebut demi menjamin transparansi dan memastikan pendapatan asli daerah (PAD) kembali masuk melalui jalur resmi. “Jangan ada oknum yang seenaknya mengatur. Pengelolaan harus jelas dan kembali ke pemerintah demi kepentingan masyarakat Probolinggo,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh menjadi korban dari carut-marut pengelolaan selama ini. Menurutnya, selama PKL merupakan warga lokal, mereka tidak boleh dihambat dalam mencari nafkah. “Selama mereka orang Probolinggo, jangan dihalangi. Pemerintah harus hadir dan melindungi, bukan membiarkan oknum menguasai lapangan,” ujarnya.
Muad memastikan Komisi II akan memanggil kembali DKUPP jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata yang terlihat. “Kalau masih mandek, kami akan panggil lagi. Gelora ini tidak boleh terus dibiarkan kacau. Pemerintah harus mengambil alih dan menata tuntas,” tutupnya.
