Abdul Malik
Komunitas Politik Indonesia (KOMPI)
Muharram 1441 H/01 Sept 2019.
Semalam saya bincang-bincang santai dengan anggota DPR RI yg juga tokoh parpol terpandang dan pejabat tinggi istana.
Aneka topik dan pembahasan hot issues antara lain tentang kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pimpinan DPR/DPD dan MPR RI,issue tarik menarik susunan kabinet,rencana perpindahan Ibu Kota dan tentunya yg menarik nafas panjang adalah masalah dinamika Papua.
Kawan kita, pejabat istana ini menyampaikan ada tiga kelompok besar yg menggoreng gejolak Papua sebagai berikut.
Kelompok pertama adalah kelompok yg memang benar-benar ingin berpisah dengan NKRI, mereka sejak lama dan terus menerus memelihara “semangat berpisah” dan sudah bergenerasi dan boleh dikatakan sebagian besar mahasiswa Papua yg bertebaran di seluruh perguruan tinggi Indonesia adalah members dan binaan kelompok ini, belum lagi yg diluar negeri.
Kelompok kedua adalah para pejabat di Papua yg sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK atas dugaan korupsi.
Kelompok ketiga adalah kepentingan proxy dan bisnis mancanegara yg berbisnis bukan saja di Papua namun juga di belahan lain NKRI yg tidak puas terhadap kebijakan usaha pemerintah.
Ketiga kelompok ini mendesign kerusuhan di Papua dengan triger kejadian keributan aparat dengan mahasiswa/pemuda Papua di surabaya dan bentrokan mahasiswa/pemuda Papua dengan warga di malang.
Design perpisahan hampir serupa dengan perpisahan NKRI dengan timor-timur dengan model-model kerusuhan dan bentrokan antar warga
Ketiga kelompok ini lebih senang jika Papua good bye dgn NKRI seperti timor-timur.
Sinyal atau aba-aba kerusuhan ditandai dengan beredarnya ucapan pejabat tingkat Provinsi padad tanggal 15 agustus 2019 mengingatkan warga papua bahwa tanah Papua adalah
“the second land of Israel”.
Perseteruan Jelang Pelantikan.
1 oktober 2019 adalah pelantikan anggota DPR RI dan DPD RI, selanjutnya akan dilakukan prosesi penetapan pimpinan DPR RI,
pemilihan pimpinan DPD RI dan puncaknya adah pemilihan pimpinan MPR RI.
Semua parpol dan anggota DPD berkepentingan dengan hajat ini maka perseteruan,lobby,bargaining position dan bargaining power akan lebih mengemuka dalam bulan september-Oktober sehingga terbentuknya pimpinan MPR RI dan kelembagaan DPR RI.
Rebutan ketua MPR RI antara Golkar, PKB, PDI-P dan juga Gerindra menambah hangat perseteruan politik temporer ini.
Menurut Agenda KPU maka Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 selanjutnya Jokowi akan umumkan susunan kabinetnya.
Pidato Megawati pada pembukaan kongres PDI-P secara terbuka menginginkan agar kadernya lebih banyak masuk dalam kabinet menimbulkan perlawanan Surya Paloh Ketum Partai Nasdem begitupun parpol lainnya, menginginkan hal yg sama.
Keberhasilan Megawati mengajak pertemuan dengan Prabowo yang difasilitasi Budi Gunawan kepala BIN mengisyaratkan kepada Jokowi dan Koalisi 01 bahwa dirinya kini sebagai “the queen maker”.
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PAPUA
Pada beberapa hari ini kita menyaksikan para petinggi dibidang keamanan mulai bermunculan di media menyampaikan upaya-upaya penyelesaian masalah papua.
TNI mengirimkan pasukan dari jawa untuk meredam gejolak dan Kapolri kini sudah berada di papua.
Sikap lemah lembut Jokowi dan Kapolri( brimob) dalam mengatasi kerusuhan dan upaya makar kelompok yg bermain di Papua menimbulkan luka semakin dalam kalangan aktifis dan masyarakat yang menyampaikan unjuk rasa atas kecurangan Pilpres 2019 ini.
Orang-orang yg selama ini menyuarakan NKRI harga mati,paling pancasila,menuding kelompok muslim sebagai teroris dan radikal kini diam membisu menunggu instruksi “remote controll”.
Upaya-upaya meredam gejolak di Papua adalah bagian dari power games para elit politik sipil maupun TNI/Polri jelang pelantikan Presiden/Wapres serta susunan kabinet.
Upaya penyelesaian gejolak Papua akan terlihat secara comprehensif baru akan terlihat setelah susunan kabinet terbentuk dan apakah
Wiranto, Hendro,Luhut, Moeldoko, Goris merre ,Budi Gunawan dan politisi sipil lainnya masih akan berperan dan sejauh mana peranannya,kita lihat nanti.
Jokowi tidaklah boleh berdiam diri dan gembira ria menonton wayang di PUrworejo Jateng sementara anak-anak bangsa bersimbah darah, rumah dan fasilitas negara/pemerintahan dibakar dan bendera Merah Putih diturunkan dari kantor-kantor pemerintah.
Maka tidaklah heran jika beberapa hari yg lalu para aktifis warga Papua yg cinta NKRI berdemo di depan gedung DPR/MPS RI menyatakan menolak pelantikan jkwi karena Jokowi dianggap mematikan NKRI di Papua dan tidak bisa menyelesaikan masalah papua.
Sooo…jika ingin melihat penyelesaian papua maka bersabarlah menunggu para elit menyelesaikan dan mengamankan posisinya masing-masing dalam kabinet mendatang.
