PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Kementerian Sosial membentuk Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat Adaptif (LENSA SR) untuk membenahi tata kelola informasi publik mengenai Sekolah Rakyat. Sistem ini dikembangkan setelah Kemensos menerima ribuan pertanyaan dan aduan masyarakat terkait program tersebut.
Hingga Mei 2026, sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan masuk melalui media sosial Kemensos. Pertanyaan paling banyak berkaitan dengan lokasi, jadwal, dan ketersediaan Sekolah Rakyat.
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik mengatakan tingginya pertanyaan publik menunjukkan perlunya sistem informasi yang terintegrasi.
“Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat dan terhindar dari narasi hoax di media sosial,” kata Fatkhurohman dalam keterangan tertulis, Ahad, 30 Agustus 2026.
Menurut dia, informasi mengenai Sekolah Rakyat selama ini berasal dari banyak kanal. Sumbernya antara lain media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, hingga laporan dari lapangan.
Informasi dari berbagai kanal tersebut sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, respons terhadap isu berpotensi dilakukan secara kasus per kasus dan bergantung pada koordinasi informal.
Kemensos menilai kondisi tersebut dapat memicu keterlambatan respons, perbedaan narasi antar-kanal, klarifikasi berulang, hoaks, dan salah tafsir. Risiko lain adalah publikasi yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keamanan data dan perlindungan anak.
Dalam LENSA SR, informasi tidak langsung dijadikan bahan publikasi. Data terlebih dahulu dihimpun dan diklasifikasikan. Selanjutnya, substansi dikonfirmasi kepada penanggung jawab atau unit pemilik informasi.
Setelah dinyatakan akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, informasi baru diolah menjadi narasi atau rekomendasi respons.
Mekanisme tersebut terdiri atas enam tahap: menangkap dan mengklasifikasikan isu, memvalidasi substansi, mengolah isu dan narasi, menyusun rekomendasi respons dan tindak lanjut, mendiseminasikan respons, serta melakukan monitoring dan pembelajaran organisasi.
Implementasi LENSA SR diperkuat melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kemensos Nomor 3240/1/HM.01.03/8/2026 tentang Rekomendasi Isu dan Respons Komunikasi Sekolah Rakyat yang diterbitkan pada 27 Agustus 2026.
Dokumen itu memuat isu prioritas, informasi yang telah dikonfirmasi, tingkat risiko isu, serta arahan penggunaan FAQ dan narasi yang sama. Rujukan tersebut telah disampaikan kepada unit pusat, Balai Besar, Sentra Terpadu atau Sentra, dan kepala Sekolah Rakyat.
Ada lima hal yang menjadi perhatian dalam tata kelola komunikasi tersebut, yakni ketepatan dan kemutakhiran data, kecepatan konfirmasi, konsistensi informasi, keamanan publikasi anak dan keluarga rentan, serta pencatatan tindak lanjut isu.
Perlindungan anak menjadi salah satu titik penting. Kemensos mengarahkan seluruh materi publikasi agar memenuhi prinsip data-safe dan child-safe. Identitas sensitif dan kerentanan anak tidak boleh diekspos dalam penyampaian informasi kepada publik.
Respons terhadap isu juga dibedakan berdasarkan tingkat risikonya. Isu ringan dapat dijawab melalui layanan informasi, FAQ, atau koreksi. Isu berisiko sedang memerlukan klarifikasi resmi atau konten penjelas yang dikoordinasikan dengan Biro Hubungan Masyarakat.
Sedangkan isu berat, seperti keselamatan anak, kekerasan, kebocoran data, integritas anggaran, atau dugaan pelanggaran hukum, harus segera dieskalasikan sesuai kewenangan.
Untuk menjaga konsistensi komunikasi, LENSA SR dilengkapi Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, serta checklist data-safe dan child-safe.
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico berharap mekanisme ini nantinya tidak hanya diterapkan untuk Sekolah Rakyat.
“Semoga ke depan LENSA SR menjadi rujukan sebagai program layanan informasi terintegrasi, tidak hanya dalam lingkup Sekolah Rakyat tapi juga program lain seperti PKH, Sembako atau layanan lain di Kemensos,” ujar Robben.
Kemensos berencana mengembangkan Forum Isu Mingguan serta mengonsolidasikan isu, aduan, pemberitaan, media sosial, dan informasi lapangan dalam sebuah matriks atau dashboard.
Dengan mekanisme itu, Kemensos berharap informasi tentang Sekolah Rakyat tidak hanya cepat diterima masyarakat, tetapi juga akurat, konsisten, dapat ditelusuri, dan tidak mengorbankan keamanan data anak serta keluarga rentan.
