PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Ia menyoroti penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Prabowo mengatakan Dadan merupakan bagian dari tim sukses sekaligus tim pakarnya sebelum ditunjuk memimpin BGN. Menurut dia, meski memiliki hubungan dekat, proses hukum terhadap Dadan tetap berjalan. “Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu, 16 September 2026.
Prabowo juga menyinggung penyitaan aset Hotel Sultan sebagai contoh lain yang menurut dia menunjukkan sikap pemerintah dalam penegakan hukum. Hotel tersebut dikaitkan dengan pengusaha Pontjo Sutowo yang disebut Prabowo sebagai kawannya.
“Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, komitmen terhadap pemberantasan korupsi telah ia tunjukkan sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Saat itu, ia mengaku langsung meminta keluarga dan orang-orang dekatnya tidak mencari proyek atau menjalankan bisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan.
“Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” kata dia.
Prabowo mengatakan sikap serupa ia sampaikan setelah menjadi presiden. Ia mengingatkan kader Partai Gerindra agar tidak memanfaatkan posisinya sebagai kepala negara untuk melindungi mereka apabila melakukan pelanggaran hukum.
“Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan,” ujarnya.
Ia kemudian menyebut sejumlah kepala daerah dari Partai Gerindra yang tersangkut perkara hukum sebagai bagian dari argumentasinya. Prabowo mengatakan proses hukum terhadap kader partainya menunjukkan bahwa hubungan politik tidak semestinya menjadi penghalang bagi penegakan hukum.
“Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap aparat penegak hukum, berapa wali kota, dan sebagainya,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan kepentingan nasional dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. “Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” ujar dia.
