PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PPP, Umil Sulistyoningsih, mendesak pemerintah segera memperbaiki data desil kesejahteraan sosial. Ia menilai masih banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Umil mengatakan persoalan desil kini menjadi polemik karena klasifikasi dalam data belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga. Ketidaktepatan itu, menurut dia, berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru berada pada desil yang tidak sesuai.
“Desil masih menjadi polemik. Ada beberapa anggota DPRD yang masuk Desil 2, yang bersangkutan juga tidak menginginkan hal tersebut. Tetapi saudara kita yang memang layak Desil 2 malah Desil 6 sampai 10,” kata Umil kepada wartawan Pilihanrakyat.id, Kamis (10/9/2026).
Menurut Umil, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut anggota DPRD. Ia justru menyoroti warga yang kondisi ekonominya jauh lebih membutuhkan tetapi tercatat dalam desil tinggi.
“Kasihan saudara kita yang memang sudah sebatang kara masuk Desil 10,” ujarnya.
Desakan itu sebelumnya disampaikan Umil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (9/9/2026). Saat Bupati Probolinggo Mohammad Haris atau Gus Haris menyampaikan sambutan, Umil secara lantang meminta pemerintah mempercepat pembaruan data desil.
Bagi Umil, data kesejahteraan tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan administratif. Pemerintah perlu memastikan data tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya. Verifikasi di lapangan dinilai penting agar warga yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap program bantuan.
Bupati Probolinggo Gus Haris mengatakan akan segera berkoordinasi langsung dengan BPS pusat untuk membahas persoalan tersebut. Menurut dia, ketidaksesuaian data desil bukan hanya persoalan daerah, melainkan persoalan yang bersifat nasional.
Koordinasi dengan BPS pusat diharapkan dapat menghasilkan perbaikan terhadap data yang dinilai belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyampaikan temuan di lapangan sebagai bahan evaluasi dalam proses pemutakhiran data.
Umil menegaskan perbaikan data harus dilakukan secepatnya. Ia meminta pemerintah memastikan klasifikasi desil benar-benar mencerminkan kondisi warga sehingga kebijakan bantuan sosial tidak justru menjauh dari masyarakat yang paling membutuhkan.
