PILIHANRAKYAT.ID – Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Mahasiswa di Kabupaten Batang Hari, yang terdiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mendesak keras Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk segera melunasi tunggakan gaji para pekerja yang telah berlangsung selama hampir tujuh bulan.
Tuntutan ini mengemuka setelah surat permohonan audiensi yang dilayangkan kepada Bupati Batang Hari pada 16 Juli 2025 lalu tidak mendapatkan respons. Menurut aliansi, penundaan pembayaran gaji telah menimbulkan krisis ekonomi dan sosial yang parah bagi para pekerja dan keluarga mereka.
Perwakilan aliansi, Armansah, pada Jumat (1/8/2025), mengkritik solusi pemerintah yang membayar gaji dengan cara dicicil. Menurutnya, tindakan tersebut tidak efektif dan hanya bersifat sementara. “Membayar gaji secara angsuran itu seperti gali lubang tutup lubang. Masalah ini akan terus berulang tanpa adanya kepastian kapan pelunasan penuh akan dilakukan,” tegasnya.
Armansah menambahkan, keterlambatan ini telah menghancurkan ekonomi keluarga. “Banyak anak pekerja yang menunggak biaya pendidikan dan terancam putus sekolah. Utang mereka semakin menumpuk sementara kebutuhan pokok tidak tercukupi, semua karena hak mereka diabaikan,” paparnya.
Senada dengan itu, Salim Salikin menyatakan bahwa isu ini telah melampaui masalah administrasi dan berubah menjadi beban psikologis serta sosial bagi masyarakat. “Kami tidak lagi butuh klarifikasi, kami menuntut tindakan konkret dari pemerintah,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, aliansi IPNU-HMI mengancam akan menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar tepat pada Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2025, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Aksi tersebut bukan sekadar seremoni peringatan kemerdekaan, tetapi sebagai simbol untuk merebut kemerdekaan sejati bagi masyarakat Batang Hari dari belenggu kecemasan dan ketidakpastian ekonomi,” tutup Armansah.
