PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat kritika oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ingin membuat sistem anggaran baru. kalau urusan sistem yang baru PDIP sangat, akan tetapi tidak boleh menafikan sistem e-budgeting yang sudah ada.
“Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk perbaiki sistem yang ada, kami hormati. Karena zaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Sebelumnya, Sebelumnya, rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 ramai dibahas, salah satunya anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar yang menjadi pertanyaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital, tapi tidak smart. Akibatnya, masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun.
“Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let’s do it in a smart way,” ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10)
Hal itu yang di kritik oleh PDI-P sebab, Gembong meminta Anies tidak mengalahkan sistem lama yang baik dan tidak untuk membuat sistem yang baru yang buruk. “Jangan ada persiapan (sistem baru) seperti itu, kemudian seolah menyalahkan sistem yang sudah ada dia membuat sistem baru,” ucap Gembong.
Sistem yang akan dibuat tidak boleh menghilangkan sikap transparasi. Transparasi masih dibutuhkan oleh masyarakat. Agar kita sama-sama tau antara masyarakat sekitar dengan tatanan pemerintaha, dan itu harus trasparan.
Gembung mengatakan bahwasanya di era melenial seperti sekarang harus semuanya terbuka. “Saya sampaikan, era berubah, era keterbukaan itu ditunggu-tunggu, didambakan publik,” ucap Gembung. (Rifa’i/PR.ID)
