PILIHANRAKYAT.ID, Semarang-Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Bupati nonaktif Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dalam perkara korupsi pengumpulan uang tunjangan hari raya (THR). Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati pada Selasa (10/11/2026).
Hakim menyatakan Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama. “Pidana terhadap terdakwa Syamsul Auliya Rahman berupa pidana penjara selama lima tahun,” kata Rosana dalam persidangan.
Selain hukuman penjara, Syamsul dijatuhi denda Rp 250 juta. Denda tersebut harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, jaksa dapat menyita dan melelang harta atau pendapatan terdakwa.
Majelis hakim juga membebankan uang pengganti sebesar Rp 568 juta. Uang tersebut akan diperhitungkan dengan barang bukti yang telah disita untuk dikembalikan kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyetorkan uang THR, sesuai jumlah setoran masing-masing.
Tak hanya itu, hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah Syamsul selesai menjalani pidana pokoknya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2026. KPK menetapkan Syamsul sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait pengumpulan uang THR dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk periode 2025–2026.
Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, sebagai tersangka. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak 14 Maret 2026 untuk masa penahanan pertama selama 20 hari.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, Syamsul diduga memerintahkan penarikan uang dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dana tersebut rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan THR bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut perhitungan Syamsul, kebutuhan THR untuk pihak eksternal mencapai Rp 515 juta. Namun, ia diduga memasang target pengumpulan dana hingga Rp 750 juta. Sebelum OTT berlangsung, uang yang berhasil dihimpun dari sejumlah SKPD telah mencapai Rp 610 juta.
Penyidik KPK menyita uang tersebut dari rumah Ferry Adhi Dharma, Asisten II Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dana itu ditemukan dalam sejumlah tas goodie bag dan diduga akan diserahkan kepada anggota Forkopimda.
