PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, keduanya membahas sejumlah persoalan, termasuk polemik ijazah Gibran yang kembali menjadi perhatian publik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Salah satu pembahasan berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” kata Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, Gibran juga menyampaikan permohonan kepada Prabowo agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang selama ini dipersoalkan.
Gibran, kata dia, ingin membuktikan dokumen tersebut melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah itu disebut sebagai upaya untuk menjelaskan keabsahan dokumen yang dimilikinya.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.
Pertemuan Prabowo dan Gibran juga menjadi perhatian karena muncul kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Prasetyo membenarkan bahwa persoalan tersebut turut disampaikan dalam pertemuan pagi itu.
Namun, ia membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Menurut Prasetyo, informasi mengenai adanya penolakan dari Presiden tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Polemik ijazah Gibran sebelumnya menjadi perhatian publik dan berkembang dalam sejumlah proses hukum. Pernyataan pemerintah mengenai pertemuan tersebut kembali menempatkan persoalan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden sebagai salah satu isu yang menjadi sorotan.
