PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Badan Gizi Nasional (BGN) kembali jadi sorotan. Setelah maraknya kasus keracunan minuman bermerek yang menyeret lembaga ini dalam pusaran kritik publik, kini perhatian tertuju pada susunan pengurusnya yang banyak diisi oleh purnawirawan TNI dan Polri.
Berdasarkan penelusuran Tempo, sedikitnya ada lima nama purnawirawan yang menempati posisi strategis di BGN. Di antaranya adalah Letjen (Purn) Agus Santoso yang menjabat Ketua Dewan Pengarah, Mayjen (Purn) Suryadi sebagai Wakil Ketua, serta Irjen (Purn) Bambang Prasetyo yang duduk sebagai anggota dewan pengawas. Selain itu, ada juga Brigjen (Purn) Heru Wibowo dan Kombes (Purn) Rudi Hartanto yang masing-masing menjadi staf ahli bidang pengawasan distribusi pangan dan penegakan regulasi.
Masuknya sejumlah nama berlatar belakang militer dan kepolisian ini menuai kritik. Direktur Eksekutif Center for Policy Reform, Ratna Dewi, menyebut BGN seharusnya menempatkan lebih banyak ahli gizi, akademisi, dan pakar kesehatan masyarakat dibanding figur dengan latar belakang keamanan. “Kalau orientasinya kesehatan publik, yang paling dibutuhkan adalah kapasitas teknis, bukan dominasi eks-militer,” ujarnya, Sabtu (27/9).
Namun, pihak BGN membantah tudingan bahwa lembaga tersebut bergeser menjadi bernuansa militeristik. Sekretaris Utama BGN, Ahmad Fikri, menegaskan bahwa masuknya purnawirawan justru untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan. “Mereka membawa pengalaman kedisiplinan, manajemen, dan jejaring lintas sektor. Itu penting, terutama saat kita menghadapi persoalan distribusi pangan di lapangan,” kata Fikri.
Meski demikian, organisasi masyarakat sipil tetap mewanti-wanti agar BGN tidak kehilangan arah. “BGN harus kembali ke mandat awalnya: meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan hanya karena ada nuansa politis dalam penempatan jabatan,” tulis Koalisi Masyarakat Sehat dalam pernyataannya.
Kini, publik menanti langkah konkret BGN dalam merespons berbagai kasus keracunan yang tengah mencuat. Komposisi kepengurusan yang sarat purnawirawan diprediksi akan terus jadi bahan perdebatan, terlebih jika lembaga ini tak segera menunjukkan kinerja nyata di bidang gizi dan keamanan pangan.
