PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa, 31 Maret 2026. Agenda diawali dengan penyampaian nota penjelasan bupati yang dibacakan Wakil Bupati Fahmi AHZ.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi dan dihadiri pimpinan serta anggota dewan. Dari unsur eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Ugas Irwanto bersama jajaran perangkat daerah, Forkopimda, serta perwakilan BUMD, BUMN, dan instansi vertikal.
Dalam pemaparannya, Fahmi menyebut penyusunan LKPJ mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai turunan dari PP Nomor 13 Tahun 2019. Laporan ini menjadi bentuk akuntabilitas kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran dan wajib disampaikan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“LKPJ disusun dengan pendekatan berorientasi hasil, sehingga tidak hanya memuat realisasi program, tetapi juga capaian kinerja dan dampak pembangunan,” kata Fahmi.
Ia menjelaskan visi pembangunan Kabupaten Probolinggo 2025–2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, serta Eksis Berdaya Saing)”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima misi utama, antara lain reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi berbasis desa, pembangunan sumber daya manusia, percepatan infrastruktur, serta pemberdayaan kelompok rentan.
Dalam laporan itu juga diungkapkan kondisi demografi Kabupaten Probolinggo dengan luas wilayah 1.724,51 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.217.934 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tercatat 1,42 persen. Sementara jumlah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mencapai 12.208 orang.
Dari sisi keuangan daerah yang belum diaudit, realisasi pendapatan mencapai Rp2,51 triliun atau 102,87 persen dari target. Adapun realisasi belanja sebesar Rp2,49 triliun atau 95,37 persen dari target, serta pembiayaan daerah sebesar Rp173,37 miliar atau 100,03 persen dari target.
Sejumlah indikator makro juga menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,65, pertumbuhan ekonomi 5,34 persen, tingkat kemiskinan 16,31 persen, rasio gini 0,377, serta tingkat pengangguran terbuka 2,92 persen.
Pemerintah daerah menyebut pertumbuhan ekonomi ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan jasa serta penguatan UMKM. Penurunan kemiskinan, menurut Fahmi, didorong program sosial, peningkatan investasi, dan penguatan pilar kesejahteraan.
Secara kumulatif, capaian implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 mencapai 87,19 persen dari total 2.966 indikator. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengklaim meraih 45 penghargaan sepanjang tahun 2025.
Untuk mendukung program prioritas, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp452,9 miliar pada 17 program unggulan SAE. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fahmi mengatakan, meski capaian kinerja menunjukkan tren positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi. Ia berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
