PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam forum tersebut, laporan resmi disampaikan oleh Muchlis, anggota DPRD dari Fraksi PKB, yang juga menjadi perwakilan Banggar DPRD.
Banggar menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen strategis untuk menjawab persoalan mendesak masyarakat dan memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan sosial.
Postur Anggaran: Pendapatan Menurun, Belanja Meningkat
Muchlis mengungkapkan, hasil finalisasi Banggar bersama TAPD menunjukkan adanya penyesuaian fiskal. Pendapatan daerah turun sebesar Rp22,29 miliar menjadi Rp2,44 triliun. Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat Rp26,02 miliar menjadi Rp2,61 triliun. Kenaikan belanja tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang naik menjadi Rp173,31 miliar.
“Perubahan ini adalah respons atas dinamika fiskal dan sosial yang harus disikapi secara adaptif. Tetapi yang lebih penting, anggaran ini harus berpihak secara nyata kepada rakyat,” tegas Muchlis.
Sembilan Saran Strategis Banggar
Sebagai masukan perbaikan terhadap dokumen P-APBD 2025, Banggar menyampaikan sembilan poin saran strategis:
1. Fokus Program Mendesak
Realokasi anggaran harus diarahkan ke program prioritas dan sinkronisasi lintas OPD dengan pengawasan ketat.
2. Optimalisasi PAD
OPD penghasil diminta menggali potensi pendapatan secara maksimal melalui pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset.
3. Dukungan untuk Disporapar
Dinas Pariwisata dan Olahraga perlu tambahan anggaran, bukan pemangkasan, terutama untuk pengembangan destinasi unggulan dan apresiasi atlet.
4. Iklim Investasi yang Lebih Ramah
Pemerintah daerah diminta menyederhanakan birokrasi dan memperketat pengawasan guna mencegah percaloan perizinan.
5. Koordinasi TAPD dan OPD
Banggar menemukan ketidaksesuaian data dalam Raperda. Hal ini mencerminkan masih lemahnya koordinasi internal yang perlu segera dibenahi.
6. Pendirian Rumah Singgah Sosial
Untuk menjawab fenomena orang terlantar, Banggar mendorong pembentukan rumah singgah sebagai bentuk pelayanan sosial nyata.
7. Pembentukan Bapenda
Usulan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dianggap mendesak agar PAD dikelola lebih optimal dan terfokus.
8. Pengadaan Man Lift Crane untuk PJU
Pengadaan alat pemeliharaan PJU dibutuhkan guna memastikan penerangan jalan tetap optimal demi keselamatan publik.
9. Mobil Layanan Kependudukan
Banggar mengusulkan pengadaan atau perbaikan mobil layanan e-KTP keliling untuk mendekatkan layanan Dukcapil kepada masyarakat.
Penutup: Politik Anggaran Harus Menyentuh Warga
Menutup penyampaiannya, Muchlis menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak terletak pada besarnya nominal belanja, tetapi pada seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran politik anggaran adalah keberpihakan kepada rakyat. APBD harus menjadi solusi, bukan sekadar rutinitas,” pungkasnya.
Laporan Banggar ini akan menjadi pertimbangan penting bagi fraksi-fraksi sebelum menyampaikan pendapat akhir terhadap P-APBD 2025.
