PILIHANRAKYAT.ID – Anggota MPR-RI, Dr. H. A. Iman Sukri, M.Hum, kembali menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI yang digelar di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Senin (16/10).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya PC GP Ansor Ponorogo, PC PMII Ponorogo, PC Fatayat NU Ponorogo, PC IPNU Ponorogo, PC IPPNU Ponorogo, serta masyarakat umum dari berbagai lapisan.
Dalam pemaparannya, Dr. Iman Sukri menekankan bahwa Empat Pilar MPR-RI Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa, tetapi juga menjadi panduan moral dan arah kebijakan dalam pembangunan nasional.
Salah satu isu utama yang disorot dalam sosialisasi kali ini adalah urgensi peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Menurut Dr. Iman Sukri, guru madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi berakhlak, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari layak.
“Guru madrasah adalah pilar pendidikan moral bangsa. Negara wajib hadir memastikan kesejahteraan mereka, baik melalui insentif, pengakuan status, maupun jaminan sosial. Tanpa kesejahteraan, semangat pengabdian mereka akan sulit tumbuh optimal,” tegas Dr. Iman Sukri.
Selain itu, beliau juga menyinggung kasus yang menimpa Pesantren Al-Khoziny, yang belakangan menjadi sorotan publik. Dr. Iman menilai bahwa kasus tersebut harus disikapi dengan pendekatan pemberdayaan, bukan pidana.
“Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pembinaan moral. Jika ada kekeliruan dalam pengelolaan, pendekatan yang digunakan haruslah edukatif dan solutif, bukan represif. Kita harus memperkuat pesantren, bukan melemahkannya,” ujar akademisi sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama itu.
Dalam kesempatan tersebut, peserta yang hadir juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan guru madrasah, khususnya mengenai peningkatan honorarium, penyetaraan status dengan guru negeri, serta akses terhadap program-program kesejahteraan pemerintah.
Menutup kegiatan, Dr. Iman Sukri berjanji akan membawa dan memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat nasional, melalui jalur konstitusional dan komunikasi lintas lembaga.
“Aspirasi masyarakat Ponorogo, khususnya para guru madrasah, akan kami sampaikan ke kementerian terkait. Kita ingin ada kebijakan afirmatif agar guru madrasah mendapatkan penghargaan yang layak atas dedikasinya,” pungkasnya.
Kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme dan diakhiri dengan dialog interaktif seputar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
