PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Aliansi Solidaritas Mahasiswa Madura (SAMUDRA) Jabodetabek kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPP Partai NasDem Jumat (9/1).
Aksi ini merupakan bentuk desakan keras kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan OJK periode 2020–2023 yang diduga melibatkan Willy Aditya anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Madura.
Koordinator aksi SAMUDRA menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada isu besar tanpa kejelasan tindak lanjut. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan dana CSR dan dana reses merupakan persoalan serius karena menyangkut *uang publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik atau pribadi.
“KPK tidak boleh tebang pilih. Jika ada dugaan kuat penyalahgunaan dana CSR BI dan OJK serta dana reses, maka siapapun yang terlibat harus diperiksa secara terbuka dan profesional,” tegasnya di lokasi aksi.
Selain mendesak KPK membentuk tim khusus penyelidikan, mahasiswa juga menyoroti lemahnya kontrol partai politik terhadap kadernya. Oleh karena itu, SAMUDRA mendesak Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, untuk mengambil sikap tegas dan bertanggung jawab secara moral dan politik apabila kadernya terseret dugaan tindak pidana korupsi.
“Partai politik tidak boleh berlindung di balik asas praduga tak bersalah untuk menghindari tanggung jawab etik. Jika kadernya diduga kuat terlibat korupsi, partai wajib memberi sanksi politik,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai langkah konstitusional untuk menjaga marwah lembaga legislatif.
SAMUDRA menegaskan bahwa gerakan ini murni Inisiatif mahasiswa dan masyarakat sipil tanpa kepentingan politik praktis, serta akan terus berlanjut hingga ada kejelasan hukum.
“Kami tidak menghakimi, tapi kami menuntut transparansi dan keadilan. Jika terbukti tidak bersalah, sampaikan secara terbuka. Namun jika terbukti bersalah, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” tutupnya.
TUNTUTAN AKSI
1. Mendesak KPK segera membentuk tim untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana CSR BI dan OJK 2020–2023.
2. Mendesak KPK mengusut dugaan penyalahgunaan dana reses dan kunjungan dapil.
3. Mendesak KPK bertindak independen dan tidak pandang bulu.
4. Menuntut pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat Madura.
5. Mendesak DPP Partai NasDem mengambil langkah tegas terhadap kader yang diduga terlibat.
6. Meminta KPK menahan dan memproses hukum pihak terkait jika terbukti bersalah.
Aksi akan terus berlanjut hingga ada kepastian hukum!!!.
