PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Disahkannya Undang-Undang tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menandai babak baru dalam tata kelola ibadah haji Indonesia. Sejak puluhan tahun lalu, urusan haji dikelola di bawah Kementerian Agama, namun kini ia berdiri sebagai kementerian tersendiri yang menuntut figur pemimpin visioner, berpengalaman, sekaligus memiliki legitimasi moral di tengah umat. Dalam konteks inilah, nama Muhammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengemuka sebagai pilihan paling tepat.
Pertama, dari sisi kapasitas institusional, Gus Irfan memiliki rekam jejak yang jelas. Selama memimpin Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), ia terbukti mampu mengawal perbaikan tata kelola haji dengan lebih sistematis, transparan, dan terukur. Transformasi BP Haji menjadi kementerian merupakan proses “naik kelas” yang logis, dan sosok yang memimpin lembaga lama secara otomatis memiliki keunggulan untuk melanjutkan pengelolaan tanpa jeda adaptasi. Ini penting, karena layanan haji tidak boleh ada ruang coba-coba.
Kedua, Gus Irfan bukan sekadar birokrat, melainkan tokoh agama yang memiliki kredibilitas keulamaan. Sebagai seorang kyai yang tumbuh dalam kultur pesantren dan memiliki akar kuat di Nahdlatul Ulama (NU), ia membawa modal sosial yang luas. Jaringan keulamaan ini bukan hanya simbol, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan umat. Sebab, ibadah haji dan umrah bukanlah sekadar persoalan manajemen, melainkan juga spiritualitas dan pelayanan yang menyentuh dimensi terdalam keagamaan masyarakat.
Ketiga, karakter rendah hati dan siap tunduk pada keputusan Presiden menambah bobot kepantasan Gus Irfan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan tidak ambisius, hanya siap jika negara menugaskannya. Sikap ini mencerminkan kepribadian pemimpin yang tidak mencari posisi, tetapi dipanggil oleh tugas. Inilah nilai kepemimpinan yang jarang, sekaligus mencerminkan tradisi ulama pesantren: manut pada amanah, ikhlas menjalankan.
Karena itu, ketika publik dan DPR RI menaruh keyakinan pada Gus Irfan, sesungguhnya bukan sekadar soal personalitas, melainkan soal kesinambungan dan kepantasan. Figur yang memahami regulasi, menguasai teknis penyelenggaraan haji, tetapi sekaligus memiliki legitimasi moral sebagai ulama, adalah kombinasi ideal yang dibutuhkan kementerian baru ini.
Harapan masyarakat sederhana: ibadah haji yang lebih manusiawi, lebih terkelola, dan lebih menyentuh hati. Untuk menjawab itu, Gus Irfan tampaknya bukan hanya layak, tetapi memang yang paling tepat.
