PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Menjelang Konferensi Cabang GP Ansor Kraksaan yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Kanzus Sholawat pada 13 Desember 2025, tensi internal organisasi meningkat setelah muncul dugaan intervensi seorang camat terhadap sejumlah PAC dan ranting Ansor. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa H-1 pelaksanaan konferensi, upaya pendekatan hingga dugaan tekanan dilakukan terhadap beberapa struktur di tingkat kecamatan dan desa.
Babul Jannah, salah satu pengurus GP Ansor Kraksaan, menyampaikan kekecewaan keras atas dugaan cawe-cawe tersebut. Ia menegaskan bahwa GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan harus berdiri independen dari kepentingan politik maupun struktural pemerintahan, terutama ketika memasuki agenda pemilihan kepengurusan. “Organisasi kepemudaan tidak boleh dicampuri unsur pemerintahan. Dengan alasan apa pun, tindakan seperti ini tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Menurut Babul, indikasi yang diterimanya menunjukkan bahwa dugaan intervensi itu tidak hanya berupa pendekatan, tetapi juga mengarah pada tekanan kepada beberapa PAC dan ranting. Ia menilai tindakan seperti ini dapat menciderai proses demokrasi internal dan berpotensi memicu benturan antar kader.
Atas kondisi yang semakin memanas, Babul mendesak Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, untuk segera mengambil langkah tegas. Ia meminta agar para camat di bawah Pemerintah Kabupaten Probolinggo menjaga netralitas dan tidak bertindak di luar batas kewenangannya. “Kami meminta Bupati Gus Haris menertibkan camat-camat yang diduga bertindak di luar tupoksi,” tegasnya.
Konfercab GP Ansor Kraksaan kali ini akan menjadi momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan baru organisasi. Namun dengan adanya dinamika dan dugaan intervensi tersebut, sejumlah kader berharap proses konferensi dapat berlangsung demokratis, kondusif, serta terbebas dari tekanan pihak luar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kecamatan belum memberikan keterangan resmi. Publik dan kader Ansor menantikan klarifikasi serta langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menjaga marwah organisasi dan stabilitas sosial di tingkat lokal.
