PILIHANRAKYAT.ID, Bandung-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan program pemulihan hutan secara besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan ekologis provinsi itu. Program yang diumumkan awal Desember 2025 ini melibatkan warga sebagai tenaga perawat hutan dengan sistem upah harian.
Langkah ini diambil setelah temuan pemerintah provinsi menunjukkan kondisi kerusakan hutan Jawa Barat berada pada titik mengkhawatirkan. Dalam laporan yang dikutip dari Suara Jabar, sekitar 80 persen kawasan hutan di Jawa Barat mengalami degradasi, menyisakan hanya seperlima area yang masih utuh. “Kalau dibiarkan, ini akan menjadi bencana ekologis,” ujar Dedi.
Warga Ditugasi Rawat Hutan, Digaji Harian
Program pemulihan yang digagas KDM menekankan keterlibatan publik. Pemerintah menunjuk warga sekitar hutan untuk merawat pohon dari masa tanam hingga tumbuh kokoh. Menurut laporan Pikiran Rakyat, setiap warga yang terlibat akan menerima upah Rp50 ribu per hari. Model ini, kata Dedi, dibuat untuk mengakhiri praktik reboisasi seremonial yang sering berhenti pada penanaman tanpa perawatan.
Sementara itu, Bappeda Jawa Barat menjelaskan bahwa setiap warga akan mengelola hamparan sekitar satu hektare hutan. Mereka bertugas menanam bibit pohon hutan sekaligus tanaman produktif petai, jengkol, hingga nangka yang kelak dapat dipanen untuk menambah pemasukan keluarga.
Larangan Tebang Pohon dan Pembatasan Lahan Baru
Pemerintah provinsi juga menerbitkan kebijakan pendukung. Dedi mengeluarkan surat edaran yang melarang penebangan pohon besar, termasuk yang tumbuh di lingkungan permukiman. Selain itu, pembukaan lahan untuk perumahan akan dibatasi, terutama di daerah rawan longsor. Pemerintah mendorong pembangunan rumah vertikal agar ruang hijau tidak semakin tergerus.
Menurut laporan JabarNews dan TV One News, kebijakan ini merupakan langkah simultan: membenahi tutupan hijau sekaligus menekan risiko bencana yang meningkat beberapa tahun terakhir.
Ekologi dan Ekonomi dalam Satu Tarikan Napas
Program ini diharapkan menjadi model pemulihan hutan yang tak hanya menyasar restorasi ekologis, tetapi juga penguatan ekonomi warga di sekitar kawasan hutan. “Kalau hutan tumbuh, warga ikut tumbuh,” kata Dedi.
Dengan pola pendampingan harian dan insentif ekonomi, Pemprov Jabar berharap kawasan yang semula kritis dapat kembali menjadi penyangga air dan udara bagi wilayah Jawa Barat—yang selama ini menjadi salah satu provinsi dengan tekanan ekologis tertinggi di Pulau Jawa.
