PILIHANRAKYAT.ID, Yogyakarta-Maraknya gerakan radikalisme di indonesia semakin tahun semakin meningkat. Hal itu menjadi anomali tersendiri baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Lalu dimana peran penegak hukum dalam menangani itu.?
Atas gagasan sederhana itu, kami Masyarakat Warung Kopi (MASKOP) menyelenggarakan Forum Grup Discussion (FGD) dengan tema, “Kegagalan Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme” yang diselenggarakan di ruang Pusat Study Pancasila Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta (PSP UPNVYK).
Dalam kesempatan ini, kami MASKOP merasa prihatin atas gerakan-gerakan radikal yang akhir-akhir ini mulai bermunculan kembali di Negeri ini. Setelah hampir dua tahun terakhir negara sedang dalam bencana besar Covid-19, menjelang info bencana besar itu mulai sedikit demi sedikit sirna, dengan seketika aksi teror dan pengeboman kembali muncul.
Tentu, hal itu menjadi keresehan sekaligus ketakutan bagi masyarakat Indonesia, apalagi kejadian itu tidak hanya saat ini saja, selama 20 tahun terakhir, berdasarkan catatan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menuturkan, setidaknya 2.000 orang telah ditangkap akibat tindakan terorisme. Hal itu menunjukkan bahwa terorisme di negeri ini semakin tahun semakin berkembang. Dan sampai hari ini belum ada penanganan serius yang dilakukan olehg pihak-pihak terkait.
Miftahul Awal Rahma, Mahasiswa Sulawesi Selatan menuturkan, bahwa asyarakat sulawesi adalah masyarakat yang sangat kuat memegang teguh adat dan istiadat. Sehingga kejadian bom yang terjadi di Sulawesi 28 Maret kemaren, menjadi duka tersendiri bagi kami Mahasiswa Sulsel.
“selain itu, minimnya pendidikan juga menjadi alasan kuat bagi masyarakat Sulsel itu sendiri,” imbuhnya.
“Sejauh ini, belum ada sosialisasi pencegahan tindakan radikalisme. Jika pun ada, itu hanya segelintir saja yang menerimanya. Itu sangat tragis apalagi kita sebagai orang daerah,” imbuhnya.
Dalam kegitan ini, juga dihadiri oleh Presiden Mahasiswa Se-Yogyakarta, UII, UIN-Suka, UMY, dan juga Kordinator Wilayah BEM Nusantara DIY, perwakilan mahasiswa Sulawesi Selatan, dan aktivis Gender.
(Red/PR.ID)
