PILIHANRAKYAT.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan revitalisasi SMK guna mendorong meningkatnya kualitas dan daya saing sekolah menengah kejuruan (SMK). Tahun ini, bantuan revitalilasi SMK yang dikelola Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud (Direktorat PSMK) diberikan kepada 219 sekolah.
Dikutip dari laman Kemendikbud, penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat PSMK Kemendikbud dengan kepala sekolah penerima dilakukan di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Rabu (25/4/2018) lalu. Acara penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad.
Disebutkan dalam laman tersebut bahwa, pemberian bantuan tersebut sebagai wujud melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Dirjen Dikdasmen mengatakan bahwa Kemendikbud berupaya maksimal menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan Inpres tersebut.
Muhadjir berharap bantuan ini dapat dipakai sebagai stimulan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SMK. “Mohon SMK yang mendapat bantuan segera meningkatkan standarnya, khususnya standar isi, proses, pengajar, dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan cita-cita dibuatnya SMK,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud menyampaikan pentingnya visi seorang kepala sekolah untuk memajukan pendidikan di sekolahnya. Bantuan yang diberikan tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan kemampuan mengembangkan kapasitas sekolah agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ia mengimbau agar SMK yang mendapatkan bantuan revitalisasi dapat didorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Yang 219 ini tolong dipercaya untuk menjadi BLUD, karena kalau teaching factory ini tidak produksi dan menjadi inkubator bisnis percuma saja,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi III Kantor Staf Kepresidenan, Denni Puspa Purbasari mengapresiasi kinerja revitalisasi SMK yang dilakukan Kemendikbud. “Seluruh elemen dari revitalisasi SMK dilakukan mulai dari need assessment sampai training guru, mengubah kurikulum agar disesuaikan dengan industri, dan rebranding dilakukan dengan baik,” jelas Denni.
“Apresiasi untuk Kemendikbud, seriously. Kami akan terus mengawal, membantu, mendorong Kemendikbud untuk merevitalisasi SMK,” imbuhnya.
Denni menjelaskan perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak hanya dilakukan saat ini saja atau mendatang. Menurutnya, revitalisasi memerlukan proses yang tidak instan. “Saat ini memang kita fokus dengan beberapa SMK dulu. Membuat mereka menjadi contoh bagaimana revitalisasi dengan benar,” tambah Denni.
Terkait Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK ialah mengamanatkan enam tugas kepada Kemendikbud.
Enam tugas tersebut yaitu: 1) membuat peta jalan pengembangan SMK sampai tahun 2025; 2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai pengguna lulusan dan sarana prasarana yang tersedia; 3) meningkatkan jumlah dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri; 5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan 6) membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.
Editor: Didik Hariyanto
