Kemensos dan Pemprov DKI Siapkan 8 Hektare Lahan UI untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati kerja sama untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan transformasi data perlindungan sosial digital. Salah satu rencana yang dibahas adalah penyediaan lahan seluas sekitar 8 hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Gus Ipul mengatakan, pihak UI telah bersedia menyediakan lahan yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta. Lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang memiliki luas lebih dari 100 hektare.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari Hutan Kota UI,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin, 16 November 2026.

Menurut dia, sekitar 8 hektare lahan akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Namun, realisasi rencana itu masih membutuhkan koordinasi administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak UI.

Baca juga  Anak Ketua APKLI Kab Probolinggo Harumkan Nama Probolinggo

“Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.

Gus Ipul berharap proses administrasi dan kerja sama tersebut dapat segera diselesaikan agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa direalisasikan.

“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” kata dia.

Selain pembangunan sekolah baru, pertemuan tersebut juga membahas rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di Margaguna, Jakarta Selatan. Perluasan dilakukan untuk menunjang kegiatan pendidikan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia setelah fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta direlokasi.

“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” tutur Gus Ipul.

Dalam pertemuan itu, Kemensos dan Pemprov DKI juga menyepakati kolaborasi pemutakhiran data serta perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Baca juga  Resmikan Asrama Haji Senilai Rp 220 Miliar, Bupati Jember; Ini Komitmen Saya Bersama Jokowi

Kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta. Pemerintah akan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar-pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos.

Para relawan tersebut akan membantu masyarakat dalam proses pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial secara digital.

Selain itu, kedua pihak membahas rencana uji coba Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.

Program tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan setara. Sektor transportasi dan kesehatan menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos M Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *