Baintelkam Polri Usulkan Enam Pengendalian dalam RUU Penyadapan untuk Cegah Penyalahgunaan

PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Senin, 16 November 2026.

Dedy mengatakan, pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan, baik oleh pelaksana maupun pihak yang memberikan perintah.

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Enam pengendalian yang diusulkan meliputi pembatasan sasaran penyadapan, larangan penggunaan di luar kepentingan yang ditentukan, kejelasan perintah, pencatatan kegiatan, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Pertama, Baintelkam mengusulkan adanya pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Menurut Dedy, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

“Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan di depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri (keamanan dalam negeri) termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi,” ujarnya.

Baca juga  Hakim Mediator PN Situbondo Diduga Melawan Hukum

Kedua, perlu ada larangan tegas terhadap penyadapan yang dilakukan di luar sasaran atau untuk kepentingan pribadi. Ketentuan ini dimaksudkan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan untuk tujuan di luar kepentingan yang telah ditetapkan.

Ketiga, mekanisme penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan. Dedy menyebutkan, penyadapan di lingkungan Intelkam Polri memiliki batas waktu pelaksanaan selama satu bulan.

Selain itu, proses pengajuan sasaran, pemberian persetujuan, dan pelaksanaan teknis harus dilakukan oleh pihak yang berbeda. Pemisahan tugas tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen pengawasan.

“Mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan,” kata Dedy.

Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan harus dicatat dan tidak boleh dihapus. Pencatatan tersebut juga perlu disertai mekanisme audit secara berkala untuk memastikan setiap kegiatan dapat ditelusuri.

Kelima, Dedy mengusulkan pengawasan melekat oleh Kepala Baintelkam Polri, fungsi inspektorat, dan fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Baca juga  Nikita Mirzani Beberkan Kedekatan Billy Syahputra Dengan Adik Olla Ramlan

“Pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri,” ucapnya.

Keenam, perlu ada ketentuan sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Sanksi tersebut mencakup hukuman pidana melalui peradilan umum, sanksi pelanggaran kode etik profesi, hingga hukuman disiplin.

Dedy menjelaskan, penerapan sanksi dapat merujuk pada Pasal 258 KUHP, PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, serta PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

“Yang keenam, terkait dengan tegasnya sanksi terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH,” ujarnya.

Ia menegaskan, sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota yang melaksanakan penyadapan, tetapi juga bagi pimpinan yang memberikan perintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *