Sejak Emmanuel Macron terpilih sebagai presiden tahun 2017, perekonomian Perancis terus merosot. Pendekatan Macron dalam mimimpin Negara lebih cenderung pada penguatan politik daripada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari sinilah kekecewaan dan ketidakpuasan warga Perancis beralasan.
Badan Statistik Perancis INSEE melaporkan pada tahun 2018 pertumbuhan GDP (domestic product growth) bertumbuh dari 1.6% menjadi 1.7%. Namun, catatan INSEE, pertumbuhan tersebut tidak mempengaruhi defisit pemerintahan di tingkat kabupaten, yang masih 2.5% dari GDP tahun 2018, sementara di tahun 2017 defisit mencapai 2.8%, lebih parah tahun di tahun 2016 yakni 3.5% dari GDP (Reuters, 16/5/2019).
Pada tahun 2019, GDP bertengger di angka 1.6%, yang kemudian jatuh ke 1.5% tahun 2020. Bahkan, Data World Bank memberikan data analisa sejak tahun 1961. GDP Perancis tahun 2019 di era kepemimpinan Emmanuel Macron sempat menyentuh titik yang terendah sejak 1961.
Ketika pandemi Covid-19 meluluhlantakkan Eropa, Perancis semakin terjerembab jatuh. Badan Pusat Statistik Perancis melaporkan bahwa titik terendah terjadi pada bulan April, dan baru mulai perbaikan pada bulan Juli ketika kebijakan lockdown dilonggarkan. Namun, aktivitas ekonomi tetap belum normal. Pada kuartal kedua GDP Perancis jatuh hingga 13.8% (BBC, 31/6/2020).
Perhatian yang kurang dari Presiden Emmanuel Macron terhadap sektor ekonomi diakibatkan oleh terlalu dominannya perhatian pada sektor politik. Tahun 2019, protes besar-besaran dari kaum pekerja dan pensiunan. Mereka berpendapat bahwa Macron telah mengabaikan janji politiknya.
Sementara Emmanuel Jessua, pakar ekonomi sekaligus senior lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), mendorong pemerintah untuk terus berkonsolidasi, karena defisit dan hutang Perancis sudah sangat tinggi (Reuters, 13/5/2020).
Sektor ekonomi memang bukan perkara urgen bagi Emmanuel Macron dibandingkan dengan kepentingan politiknya. Tidak heran, menurut Owen Jones, Emmanuel Macron itu memang terkenal di level internasional tetapi tidak di Perancis sendiri. Survei tahun 2018 atau tidak sampai setahun dari masa jabatannya sebagai Presiden, 58% warga kecewa terhadap Macron.
Kemenangan Macron pada Pilpres 2017 tidak begitu dramatis, karena hanya menang sedikit suara dari kandidat lain Marine le Pen maupun Jean-Luc Mélenchon. Sehingga kemenangan Macron lebih tampak sebagai keberuntungan saja, dibanding memang karena dukungan rakyat. Menurut Owen Jones, Emmanuel Macron menolak diwawancarai para jurnalis karena ketidakpercayaan dirinya sendiri atas pemikiran-pemikirannya (Theguardian, 19/4/2018).
Kekecewaan publik internasional terhadap Emmanuel Macron pasca isu Islamophobia, yang dinilai memecah belah umat beragama, bukan perkara baru. Ketika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Macron sebagai seorang fasis, itu juga bukan perkara baru. Sejak 2018, Owen Jones yang sekaligus Kolumnis The Guardian sudah lebih dulu menyebut Macron sebagai seorang pendukung fasisme.
Lebih kerasnya lagi, Owen Jones menganjurkan publik agar tidak percaya pada isu politik yang Macron mainkan terkait perlawanan terhadap ekstrimisme. Sebab, jargon moderatisme yang diusung hanyalah pepesan kosong, dimana Macron tanpa kenal ampun dan barbar menyerang hak-hak kaum pekerja dan memang bersikap kejam kepada kelompok imigran dan pengungsi.
Salah satu kebijakan anti-imigran Emmanuel Macron adalah pembatasan akses atas layanan kesehatan. Padahal, negara telah membuat program “protection universelle maladie”, yakni semacam kewajiban negara menjamin kesehatan siapapun yang tinggal di Perancis namun tidak ada satupun lembaga yang memberinya asuransi kesehatan.
Grup-grup pembela Hak Asasi Manusia meradang, dengan menyebut kebijakan Emmanuel Macron sebagai permainan ‘electoral game’, yang mempertaruhkan nyawa para pengungsi sekaligus bentuk kebejatan terhadap orang asing (Independent, 6/11/2019).
Citra buruk Perancis baik di dalam negeri maupun di luar negeri sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sementara Emmanuel Macron yang membawa noda hitam pada wajah Perancis secara umu masih berniat untuk kembali ikut Pilpres pada 2022 nanti. Ini menjadi penting bagi kita semua untuk melihat bagaimana komitmen rakyat Perancis untuk memperbaiki citra mereka di mata dunia, terlebih dalam bersikap terhadap presiden mereka sendiri.
Oleh: Imam Nawawi, Mahasiswa Magister Sejarah Peradaban Islam (SPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
