PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima informasi mengenai dugaan lembaganya menjadi salah satu sasaran penyadapan ilegal oleh empat perwira tinggi Polri. KPK menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah ditangani kepolisian.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai daftar sasaran penyadapan ilegal yang mencakup sejumlah lembaga negara, termasuk KPK.
“Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Budi, KPK meyakini Polri akan mengungkap secara transparan perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” ujarnya.
Budi mengatakan KPK belum mengetahui siapa saja pihak internal lembaga antirasuah yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Hingga kini, KPK mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai hal tersebut.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” tutur Budi.
Ia menyerahkan penjelasan lebih lanjut mengenai daftar sasaran penyadapan kepada Polri sebagai pihak yang menangani perkara tersebut.
Kapolri Sebut KPK Masuk Daftar Sasaran Penyadapan
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan para tersangka tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat dan lembaga negara, termasuk KPK, juga disebut masuk dalam daftar sasaran.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, dan lembaga,” kata Suyudi.
Sasaran lainnya meliputi pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa nama-nama tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Adapun dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
