PILIHANRAKYAT.ID, Probolinggo-Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Probolinggo tidak selalu memiliki seluruh jenis vaksin untuk pelayanan vaksinasi internasional. Sejumlah vaksin, seperti influenza dan typhoid, masih bergantung pada ketersediaan stok.
Kepala BKK Kelas I Probolinggo, dr. Martyanti Sunindio, mengatakan secara umum persediaan vaksin untuk pelayanan sepanjang 2026 telah tersedia. Pengadaan vaksin dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan usulan kebutuhan dari BKK.
“Untuk tahun ini stok vaksin sudah ada dan cukup untuk pelayanan vaksinasi. Tetapi memang ada vaksin tertentu seperti influenza dan typhoid yang tidak tersedia. Untuk influenza saat ini sedang habis,” kata Martyanti dalam Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan BKK Kelas I Probolinggo di Kraksaan, Rabu, 30 September 2026.
Menurut Martyanti, kekosongan stok vaksin tertentu tidak berarti masyarakat kehilangan akses terhadap vaksinasi internasional. BKK Probolinggo memiliki jejaring fasilitas kesehatan mitra yang dapat memberikan layanan vaksinasi serupa.
“Kalau stok vaksin di kami habis, kami punya fasilitas kesehatan mitra yang bisa menyediakan vaksin. Ada rumah sakit dan klinik yang dapat melakukan pelayanan vaksinasi internasional,” ujarnya.
BKK Kelas I Probolinggo menyediakan sejumlah vaksin untuk kebutuhan perjalanan internasional, di antaranya vaksin meningitis dan polio. Pelayanan tersebut dilengkapi sertifikat elektronik International Certificate of Vaccination or Prophylaxis (E-ICV).
Sertifikat tersebut menjadi salah satu dokumen persyaratan perjalanan ibadah umrah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain kebutuhan perjalanan umrah, BKK juga melayani vaksinasi untuk perjalanan internasional lainnya, termasuk vaksin yellow fever. Vaksin typhoid juga menjadi bagian dari vaksinasi yang berkaitan dengan kebutuhan perjalanan ke luar negeri.
Kebutuhan vaksinasi internasional di wilayah kerja BKK Kelas I Probolinggo tidak hanya berasal dari masyarakat Kabupaten Probolinggo. Wilayah kerja balai tersebut mencakup sejumlah daerah dan pintu masuk transportasi di Jawa Timur.
Wilayah itu meliputi Bandara Abdulrachman Saleh di Malang, kawasan Banyuwangi yang mencakup Pelabuhan Tanjungwangi, Ketapang dan Bandara Banyuwangi, Panarukan di Situbondo, serta Pelabuhan Paiton dan terminal khusus di Kabupaten Probolinggo. Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo serta Pasuruan juga masuk dalam cakupan pelayanan.
“Wilayah kerja kami cukup luas. Ada Malang di Bandara Abdulrachman Saleh, Banyuwangi dengan Pelabuhan Tanjungwangi, Ketapang dan bandara, kemudian Panarukan di Situbondo. Di Probolinggo ada Pelabuhan Paiton dan terminal khusus, serta wilayah Pasuruan dan Kabupaten maupun Kota Probolinggo,” kata Martyanti.
Untuk menopang pelayanan tersebut, anggaran vaksinasi BKK Kelas I Probolinggo pada 2026 berada di kisaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Pengadaan vaksin dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan BKK mengajukan kebutuhan berdasarkan proyeksi pelayanan selama satu tahun.
Martyanti mengatakan pelayanan vaksinasi internasional tidak dapat sepenuhnya bergantung pada ketersediaan stok di kantor BKK. Jejaring fasilitas kesehatan mitra menjadi penting untuk menjaga masyarakat tetap memperoleh akses ketika vaksin tertentu mengalami kekosongan.
Persoalan ketersediaan vaksin tersebut juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan standar pelayanan BKK. Menurut Martyanti, standar pelayanan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan masukan dari pengguna jasa serta lintas sektor.
“Standar pelayanan yang kami punya harus betul-betul berguna dan bermanfaat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami tidak bekerja sendirian. Ada lintas sektor dan lintas program, sehingga masukan dari pengguna jasa dan masyarakat bisa menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan publik,” tuturnya.
