PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Ramainya tagar #BoikotTrans7 di media sosial masih menjadi perbincangan publik. Tagar ini muncul setelah program Xpose Uncensored Trans7 menayangkan laporan yang dianggap melecehkan kehidupan pesantren dan kiai. Potongan tayangan yang menyinggung soal santri dan gaya hidup pengasuh pondok pesantren menuai kecaman luas, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan alumni pesantren.
Di tengah gelombang kritik, Trans7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka yang kemudian viral di platform TikTok. Dalam video berdurasi satu menit lebih, Andi Chairil, selaku Production Director Trans7, tampil dengan nada menyesal.
“Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, para pengasuh, santri, dan alumni. Kami menyadari telah terjadi kekeliruan dalam proses produksi konten yang menyinggung martabat dan kehormatan pesantren. Kesalahan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami,” ujar Andi dalam video yang telah ditonton lebih dari dua juta kali itu.
Ia menambahkan bahwa pihak Trans7 juga telah menghubungi keluarga KH Anwar Manshur melalui pesan pribadi untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. “Kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal agar hal serupa tidak terulang,” katanya.
Kendati begitu, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kemarahan publik. Di kolom komentar TikTok, banyak pengguna yang menilai permintaan maaf itu hanya formalitas. “Kalau serius minta maaf, cabut saja episodenya,” tulis salah satu pengguna dengan nama akun @santrilawas.
Di platform X (Twitter), tagar #BoikotTrans7 masih bertahan di daftar trending hingga Selasa malam. Beberapa warganet menilai konten Trans7 menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap dunia pesantren yang selama ini menjadi bagian penting dari kultur keagamaan di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengingatkan media agar berhati-hati saat mengangkat tema keagamaan. “Media perlu memahami sensitivitas sosial. Kebebasan berekspresi tidak boleh melukai nilai-nilai luhur yang dijaga oleh masyarakat pesantren,” ujar salah satu pengurus MUI dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, sejumlah tokoh politik mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk meninjau ulang tayangan tersebut. “Perlu ada penegasan soal etika siar agar publik tidak dirugikan oleh narasi yang keliru,” kata anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal.
Kasus ini menyoroti kembali dilema antara kebebasan media dan tanggung jawab etika. Dalam era digital yang serba cepat, satu narasi yang keliru bisa berkembang menjadi badai sosial yang tak mudah diredam—bahkan oleh permintaan maaf yang viral sekalipun.
