PILIHANRAKYAT.ID, Jakarta-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat menyampaikan kondisi ekonomi secara terbuka saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Menurut dia, kejujuran warga menjadi faktor penting agar pemerintah memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.
Ajakan itu disampaikan Pramono saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. Ia meminta masyarakat tidak menutupi keadaan ekonomi yang sebenarnya karena hasil pendataan akan menjadi acuan pemerintah dalam mengambil keputusan di berbagai sektor.
“Sampaikan apa adanya. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin,” kata Pramono. Ia menilai keterbukaan masyarakat akan membantu pemerintah memetakan kondisi riil sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Pramono mengatakan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini selalu menjadi referensi utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut digunakan dalam berbagai rapat dan menjadi dasar penyusunan program, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga pembangunan kawasan permukiman.
Sebagai contoh, Pramono mengutip data BPS yang menunjukkan jumlah RW kumuh di Jakarta menurun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. Menurut dia, data tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun program penanganan kawasan kumuh secara lebih terarah.
Ia menegaskan terdapat tiga sektor yang tidak boleh dikurangi, yakni bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang pendidikan, Pemprov DKI tetap mempertahankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi sekitar 707 ribu siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk sekitar 15.900 mahasiswa. Mulai tahun depan, pemerintah daerah juga berencana meluncurkan program beasiswa LPDP Jakarta bagi sekitar 50 hingga 75 mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke luar negeri.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memastikan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk perpajakan. Ia juga menjamin kerahasiaan data masyarakat karena BPS telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, serta PT Peruri dalam menjaga keamanan sistem penyimpanan data. Hingga 13 Juli 2026, pendataan Sensus Ekonomi di DKI Jakarta telah mencapai 45,17 persen dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha.
